JAKARTA - Layanan Blackberry di Indonesia tetap berlanjutKepastian ini didapat setelah Pemerintah RI yang diwakili Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mencapai beberapa kesepakatan dengan penyedia layanan, Research in Motion (RIM), dalam pertemuan di Jakarta kemarin
BACA JUGA: Pemerintah Beri Jaminan, Proyek PLTU Jateng Dilanjutkan
Kesepakatan itu diantaranya pemblokiran konten pornografi dan pendirian node jaringan BlackBerry
Menkominfo Tifatul Sembiring mengungkapkan, RIM yang diwakili Direktur RIM Asia Pasifik Gregory Wade menyetujui untuk melakukan pemblokiran konten pornografi
BACA JUGA: Market Butuh Sentimen Positif
"RIM berkomitmen terhadap yang diminta pemerintahUntuk melakukan pemblokiran tersebut, RIM diberi waktu sampai 21 Januari nanti
BACA JUGA: Revitalisasi KA Butuh Rp 8 T
Menurut Tifatul tenggat waktu tersebut bakal disanggupi RIM"Sebab dalam pernyataannya, mereka menyatakan sanggup," ujarnya.Selain pemblokiran konten pornografi, dalam pertemuan tersebut juga membahas sejumlah poin berkaitan dengan kedudukan RIM di IndonesiaMeliputi, pembangunan data center, pembukaan kantor cabang, layanan purna jual dan penggunaan komponen lokal"Kami ingin melindungi pengguna BlackBerrySedangkan terkait penyadapan, RIM bersedia berkoordinasi dengan Polri," ucapnya
Tifatul juga menjelaskan, dalam menjalankan layanan BlackBerry di Indonesia, RIM bekerja sama dengan enam operator, yakni Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Natrindo Telepon Seluler (Axis), Hutchison CP Telecommunication (3), dan Smart TelecomUntuk menggelar layanan mereka mematok biaya layanan per bulan sekitar RP 120 ribu-150 ribu per bulan
Dari biaya langganan bulanan tersebut, RIM menarik sekitar USD 7-8 per bulanSedangkan sejauh ini pelanggan RIM di tanah air mencapai tiga juta pelanggan"Sebenarnya dari total 3 juta pelanggan, sebanyak 1 juta pelanggan masuk kategori blackmarketNah, dari layanan BlackBerry Internet Service (BIS) RIM bisa mengantongi Rp 189 miliar per bulan atau setahun mencapai Rp 2,3 triliun," urainya
Terkait pajak, dia menuturkan, RIM hanya membayar pajak pada pemerintah KanadaSementara pada pemerintah Indonesia, perusahaan tersebut hanya membayar bea masuk barang impor untuk handset BlackBerry.
Dirjen Pos dan Telekomunikasi Muhammad Budi Setiawan menambahkan, tentang rencana RIM membangun node. Budi menjelaskan, node atau network aggregator bisa berfungsi sebagai pengganti server lokal atau data center, yang sebelumnya diminta pemerintahKehadiran node ini, menurutnya juga dapat menekan akses bandwith internet internasional dan memudahkan kinerja penegak hukum untuk melakukan penyadapan (law interception).
"Dengan node, bandwith jadi lebih murah dan bisa dilakukan law interception memudahkan aparat penegak hukum," ucap Budi
Ia menjelaskan node tersebut berfungsi sebagai penyederhana lalu lintas dataNode ini juga merupakan titik pengumpul berbagai jaringan yang sebelumnya jaringan tiap operator langsung langsung terkirim ke pusat server RIM di Kanada
"Fungsinya sama seperti server lokalDengan adanya node ini, data akan lebih dulu ke node sebelum menuju KanadaJadi aparat penegak hukum kalau mau melakukan penyadapan bisa dilakukan lebih mudah," ujar Budi.
Namun, pendirian node ini baru diwacanakan untuk di Asia PasifikMasih belum bisa dipastikan apakah akan didirikan di Indonesia atau tidak"Walau mereka bilang itu untuk Asia Tenggara, tapi saya saya optimis, mereka akan bangun di Indonesia karena tahun depan target pengguna BB di Indonesia mencapai 10 juta pengguna," ujarnya.(res/kim/esy)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Nilai Pengusaha Terlalu Manja
Redaktur : Tim Redaksi