Rp 470 Triliun Belanja Negara Masih Milik Pasar LN

JAKARTA - Perhatian pemerintah terhadap dunia usaha di Indonesia masih dinilai minimHal ini terbukti dengan masih besarnya uang negara yang justru lari ke produksi pasar luar negeri

BACA JUGA: PMI akan Luncurkan Delivery Darah

Hal itu dikatakan oleh Natsir Mansyur, Ketua Pokja Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Kamar Dagang Indonesia (Kadin), kepada wartawan, Kamis (18/2), di kantor Kementerian Perekonomian.

Natsir mengibaratkan bahwa kondisi dunia usaha dan industri Indonesia saat ini dalam keadaan gawatTerlebih lagi katanya, dengan mulai diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang membuat dunia usaha dalam negeri semakin terpuruk

BACA JUGA: LKPD/LKPP Buruk, Dana Insentif Dipotong

"Pemerintah harusnya melakukan pengamanan pasar domestik, dengan meningkatkan belanja produksi dalam negeriBukan sebaliknya, yang terjadi, serapan belanja negara justru banyak ke produksi luar negeri," kata Natsir.

Misalnya saja pada saat ini, kata Natsir, untuk belanja barang pemerintah tahun 2010 yang menghabiskan Rp 500 triliun, hanya sekitar Rp 30 triliun saja (yang berasal) dari produksi dalam negeri

BACA JUGA: Suntikan Dana Hadapi ACFTA

"Sisanya Rp 470 triliun dari LNHarusnya yang Rp 470 triliun ini dijadikan peluang untuk peningkatan produksi dalam negeriIni harusnya jadi perhatian, agar dunia usaha dalam negeri bisa lebih diperhatikan," katanya.

Dikatakan Natsir pula, banyak yang meragukan kemampuan produksi dalam negeri, khususnya dalam segi kualitas dan kemampuan produksiPadahal sebenarnya katanya, penilaian tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membenahinya.

"Coba kita lihat peluangnya sajaDalam tahun 2010 ini, belanja BP Migas mencapai Rp 100 triliun, belanja industri telekomunikasi Rp 25 triliun, serta BUMN Rp 150 triliunArtinya, untuk belanja negara saja mencapai hampir Rp 900 triliunBelanja swasta malah sampai Rp 3.000 triliunDengan potensi besar ini, sayang kalau produksi dalam negeri yang terpakai hanya sekitar Rp 30 triliun, dibandingkan (dengan) Rp 470 triliun yang ke LN," jelas Natsir lagi.

Oleh karena itulah, kata Natsir pula, harusnya pemerintah bisa lebih efektif lagi dalam menekan kementerian dan kelembagaan, untuk menggunakan barang dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)"Pemerintah harus mengamankan pasar domestik, dengan meningkatkan belanja pemerintah sesuai Keppres 80/2003 tentang wajib berpihak pada produksi dalam negeriSaat ini kondisi sudah gawatMusuh bukan lagi di depan, tapi sudah berada di dalam," tukasnya.

"Soal SNI, pemerintah jangan gampang saja menerbitkannya, tapi harus diseleksi dulu dan disurveiJangan sampai uang RI justru dipakai buat beli barang imporItu kan tidak lucu," kata Natsir lagi(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pansus Century Dinilai Mulai Melemah