Rp 500 Miliar Disiapkan Untuk Beli Kontrasepsi

JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarief mengkhawatirkan ancaman ledakan pendudukMenurutnya, jumlah penduduk yang besar cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk, dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Hal itu diungkapkan Sugiri dalam diskusi tentang Politik Kependudukan di pressroom DPR RI, Rabu (29/12)

BACA JUGA: KPK Anggap Syamsul Pentolan

Menurut Sugiri, kompleksitas masalah kependudukan sangat luas karena berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran penduduk.

Selain itu, persoalan kependudukan juga menyangkut kualitas dan kondisi kesejahteraan terkait politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan lingkungan penduduk setempat"Kualitas dan kuantitas yang baik itu sangat menentukan posisi bangsa ini di pentas dunia," kata Sugiri.

Ditambahkannya, Indonesia baru dalam konsisi ideal dalam hal kependudukan pada 2060

BACA JUGA: Jafar: Tidak Senang, Bisa Keluar

Itu pun, kata Sugiri, jika Program Keluarga Berencana (KB) berjalan baik.

Dipaparkannya, sejak era otonomi daerah diberlakukan program KB justru terabaikanPasalnya, kewenangan tentang kependudukan dilimpahkan ke daerah

BACA JUGA: Seluruh PNS Wajib Laporkan Harta

Kepedulian Pemdfa terhadap program KB, lanjutnya, baru muncul setelah KB ditegaskan sebagai urusan wajib Pemda"Itu pun tak semua Pemda mampu dan punya kepedulian sama," imbuhnya.

Sugiri menambahkan, BKKBN pada 2010 lalu hanya mendapat dana dari APBN sebesar Rp 1,7 triliunNamun pada 2010, BKKBN mendapat dana APBN sebesar Rp 2,4 triliunDari jumlah itu, Rp 400 miliar akan digunakan untuk belanja pegawai"Sementara untuk beli kontrasepsi Rp 500 miliar," ucapnya.

Sugiri menambahkan, kontrasepsi yang akan dibeli antara lain kondom, IUD, tubektomi, dan juga vasektomi"Khusus kondom, semuanya produk lokal yang dijamin kualitasnya tak kalah dengan yang impor," tandasnya.

Sedangkan dana lainnya akan digunakan untuk berbagai program seperdi advokai Pemda dalam menjalankan KB, edukasi, dan kampanye tentang KB"Termasuk kampanye dan edukasi untuk menekan seks pra nikah," paparnya.(fas/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menakertrans Akui Sistem Informasi Pemerintah Lemah