jpnn.com - JAKARTA -- Polri membutuhkan dana Rp 3,59 triliun untuk pengamanan pemilihan umum 9 April dan pemilihan presiden 9 Juli 2014.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan jumlah anggaran ini sudah direncanakan Polri untuk pengamanan pilpres hingga dua putaran.
BACA JUGA: Bawaslu Selidiki 8 Rekaman Dugaan Pelanggaran Kampanye
Menurut Boy, jika pelaksanaan pilpres hanya satu putaran maka kelebihan anggaran akan dikembalikan ke kas negara.
Namun, apabila dua putaran anggaran tersebut dapat dicairkan sesuai tahapan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.
BACA JUGA: Desak Anggaran Bawaslu sudah Dicairkan Januari 2014
"Anggaran pengamanan kami siapkan untuk pilpres dua putaran," kata Boy di Mabes Polri, Rabu (18/12).
Boy merincikan, anggaran Rp 3,59 triliun itu akan digunakan untuk pengamanan pileg mulai kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara.
BACA JUGA: Panwaslu Luar Negeri Hanya Ada di 30 Kota
Kemudian, pada saat penghitungan, penetapan hasil pemilu, penetapan jumlah kursi dan calon terpilih serta pengucapan sumpah janji.
"Dari rekapitulasi anggaran pengamanan pileg saja terkait pengerahan kekuatan jumlahnya di seluruh Indonesia, Polda dan Polres Rp 1.286.692 juta (Rp 1,28 triliun)," ujar Boy.
Kemudian, untuk tahapan pilpres anggarannya digunakan mulai dari pengamanan tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, penetapan pasangan capres dan cawapres.
Kemudian, masa kampanye, masa tenang dan pemungutan suara, penghitungan dan penetapan suara terpilih putaran pertama. "Total rekapitulasi biaya pengamanan pemilihan presiden Rp 1.146 miliar (Rp1,14 triliun)," ujarnya.
Selain itu, Boy menjelaskan, penyiapan bahan bakar minyak kendaraan operasional Polda sampai Polsek di seluruh Indonesia butuh Rp 597,98 miliar.
Ia juga menerangkan, dukungan BBM untuk satuan kerja Mabes Polri termasuk Bawah Kendali Operasi jika harus mengirim Anggota Brimob atau fungsi lain ke daerah-daerah disesuaikan dengan kebutuhan nantinya, mencapai Rp 75,099 miliar.
Ia mengatakan, anggaran Rp 3,5 triliun itu bukan untuk belanja barang. Karena, belanja barang sudah masuk dalam Daftar Isian Perencanaan Anggaran. "Jadi (Rp 3,5 triliun) ini memang lebih untuk dukungan kegiatan, bukan belanja barang," katanya.
Menurutnya, Rp 3,59 triliun itu untuk pengamanan pileg dan pilpres, dukungan pelaksanaan rakor untuk pengamanan, pembuatan posko, koordinasi, gelar pasukan seluruh Indonesia.
"Pada saat gelar pasukan kan perlu dukungan logistik, kalau melibatkan ratusan ribu orang perlu ada penyiapan konsumsi," katanya.
Boy menerangkan, karena intensitas pemilu sudah dimulai di awal 2014, maka Polri berharap Januari nanti dana sudah diperoleh Polri. Sehingga dalam penyusunan administrasi keuangan ada jeda waktu yang cukup.
"Dan ini harus didistribuskan kembali oleh Polri ke satker-satker yang akan beroperasi, ada proses penyiapan administrasi keuangan negara yang perlu waktu sebelum berjalannya operasi," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baleg Tetapkan 66 RUU dalam Prolegnas 2014
Redaktur : Tim Redaksi