RPP Penyadapan Bisa Turunkan Citra PKS

JAKARTA - Pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali PhD, menegaskan bahwa kuatnya keinginan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, dalam memperjuangkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan, justru bisa menurunkan citra Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2014 mendatang.

"Selama ini PKS dikenal sebagai partai yang bersih dan anti-korupsiBahkan mereka kebanyakan dari kalangan intelektual yang punya integritas moral yang tinggi

BACA JUGA: Pelemahan KPK Dianggap Intens di Era SBY

Karena itu, sangat disayangkan dengan adanya upaya kader PKS memperjuangkan RPP Penyadapan, terkesan telah menjadi juru bicara koruptorPadahal selama ini PKS dikenal anti-korupsi," kata Effendi Gazali, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/12).

Dijelaskan Effendi, akibat RPP Penyadapan ini, imej PKS bisa menjadi negatif di mata publik

BACA JUGA: Tak Jelas, Rencana 3 Instansi Bahas Century

"Kalau parpol sudah negatif di masyarakat, maka bisa dipastikan suara pemilihnya di Pemilu 2014 akan turunIni seharusnya dipikirkan oleh petinggi PKS," terang tokoh yang juga menjadi jubir "Gerakan Indonesia Bersih" (GIB) itu.

Hal senada dikatakan oleh aktifis anti-korupsi dari organisasi Kompak, Ray Rangkuti

BACA JUGA: ICW: 13 Jurus Pelemahan KPK Terus Berlangsung

Ray pun menilai Tifatul mestinya hati-hati dengan RPP Penyadapan tersebut"Karena, dia bukan saja (bakal) dituduh membela koruptor, tapi orang juga akan bertanya-tanya kepada PKS, apakah perang terhadap pemberantasan korupsi yang disuarakan PKS itu serius?" tanya Ray.

Oleh karena itu, lanjut Ray yang juga Direktur Lingkar Madani tersebut, untuk menghindari kesalahan persepsi fatal itu, maka sebaiknya Menkominfo menghentikan kelanjutan RPP Penyadapan dan beralih ke RUU Penyadapan yang sesuai koridor hukum dan perundangan sebagaimana mestinya.

Menurut Ray, adalah kesalahan fatal pula untuk menyamakan keberadaan PP Penyadapan di negara-negara yang tatanan anti-korupsinya sudah relatif matang, dengan kondisi Indonesia yang masih 'darurat korupsi'"Di Indonesia ini lain, status korupsinya masih daruratJadi sebaiknya RPP Penyadapan ini dihentikan," ungkapnya lagi.

Ditambahkan Ray, akhir-akhir ini banyak pernyataan Menkominfo Tifatul yang malah mengakibatkan blunder, alias menambah ruwet keadaan"Meski dia sekadar melempar joke, ingin memensiunkan segera Adnan Buyung, tapi itu tidak pada tempatnyaDia itu kan menteri," tegasnya.

Diingatkan kemudian oleh Ray, jika Menkominfo masih melanjutkan proses RPP Penyadapan, pihaknya sendiri dalam hal ini akan melakukan perlawanan dan unjuk rasa dalam berbagai bentuk"Kita akan lakukan perlawanan dalam berbagai bentuk untuk menghentikan RPP Penyadapan ini," tegasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Tunggu Laporan Harta Sri Mulyani