RS Omni Enggan Cabut Gugatan Atas Prita

Senin, 08 Juni 2009 – 19:03 WIB

JAKARTA – Manajemen Rumah Sakit (RS) Omni Internasional Alam Sutera, Kota Tangerang, tak menggubris permintaan Komisi IX DPR agar gugatan perkara pidata dan pidana terhadap Prita Mulyasari segera dicabutPihak RS Omni hanya mengaku prihatin dengan kasus hukum yang dialami Prita Mulyasari.

Seperti terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR dengan Direksi dan Pengacara Omni Intenasional, Senin (8/6), Direktur Utama Omni Internasional Hospital, dr Bina Ratna KK yang didampingi Pengacara Heribertus Hartoja, mengatakan bahwa semua permintaan Komisi IX DPR akan menjadi perhatian pihak manajemen

BACA JUGA: DPR : Cabut Izin RS Omni Internasional



“Pertama kami ikut prihatin atas masalah hukum yang menimpa Prita Mulyasari dan semua yang dimintakan dan yang disarankan oleh Pimpinan Rapat dan anggota Komisi IX DPR akan kami perhatikan,” jawab dr Bina Ratna KK, merespon permintaan Komisi IX DPR berupa pencabutan perkara di Pengadilan terkait dengan Prita Mulyasari.

Sebelumnya, pimpinan Komisi IX DPR Umar Wahid , dalam RDPU meminta pihak Omni Internasional Hospital mau mencabut gugatannya terhadap Prita Mulyasari melalui Pengadilan Negeri Kota Tangerang dengan dakwaan pencemaran nama baik hingga Prita sempat menjalani hukuman penjara selama 3 minggu di LP Wanita Tangerang dan denda kerugian sebesar  Rp161 juta, dan dana klarifikasi untuk media sebesar Rp100 juta.

Selain Umar Wahid, sejumlah anggota Komisi IX lainnya seperti Max Sopacua, Aisyah Wahid, dan Mahabrata pun menyerukan hal serupa
Tapi pihak Omni Internasional tetap bersikukuh untuk tidak akan mencabut gugatannya tersebut.

Karena sikap ngototnya itu, akhirnya Komisi IX DPR sepakat untuk mengambil tindakan berupa desakan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk segera mencabut izin Omni Internasional Hospital

“Jika Menkes lambat bertindak, DPR akan langsung meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencabut izin Omni Internasional Hospital,” tegas pimpinan rapat Umar Wahid, yang didukung oleh seluruh anggota Komisi IX DPR

BACA JUGA: 126 Temuan BPK Belum Diselesaikan KPU

BACA JUGA: Polisi Limpahkan Berkas Eksekutor Nasruddin

(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Akan Sidak Hingga ke Kelurahan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler