Ruhut Siap Dipotong Kupingnya

JAKARTA --  Tampaknya, para politisi Partai Demokrat tidak betah juga mendengar isu yang berkembang yang menyebutkan ada aliran dana dalam skandal Bank Century ke partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)Tiga anggota Fraksi Demokrat DPR, yakni Ramadhan Pohan, Ruhut Sitompul dan Achsanul Qosasi menggelar jumpa pers di ruang wartawan DPR, Senayan, Jumat (20/11)

BACA JUGA: Demokrat : TK Saja Tak Tanda Tangan

Ketiganya kompak menegaskan bahwa tidak ada aliran dana ke Partai Demokrat maupun ke SBY selaku Ketua Dewan Pembina DemokratBahkan, Ruhut berani menyatakan siap dipotong kupingnya bila ternyata nanti terbukti ada aliran dana Century ke partainya.

"Kalau ada, potong kuping Ruhut Sitompul

BACA JUGA: Angket Century Diparipurnakan 1 Desember

Tapi yang mengatakan itu (ada aliran dana ke Demokrat, red), berani nggak potong kupingnya," ujar Ruhut, yang juga anggota Komisi III DPR ituSaat ditanya, mengapa kalu tidak ada aliran dana ke Demokrat, kok tak satu pun anggota fraksi Demokrat yang ikut meneken pengusulan hak angket, Ruhut berdalih, hak angket yang merupakan hak yang bisa menjadi 'senjata pamungkas' DPR, tidak sembarangan digunakan

BACA JUGA: Kader Tunggu Isyarat Megawati

Terlebih lagi, para DPR periode lalu, penggunaan hak angket terkesan main-main saja dan tak jelas hasilnya.

Ditegaskan pula, instruksi Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum, sikap anggota fraksi itu harus menunggu hasil auit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan diserahkan ke DPR pada Senin pekan depanBahkan, dia menyindir para penggagas hak angket yang sebagian besar dari PDI Perjuangan, yang ternyata juga belum berhasil meyakinkan Ketua Departemen Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufik Kiemas yang hingga kini juga belum mau meneken usul hak angket untuk mengungkap skandal Century"Bang TK (Taufik Kiemas, red) saja belum tanda tangan, apalagi kami," ujar Ruhut sembari terkekeh

Alasan lain dikatakan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Achsanul QosasiAlasan pertama, fraksinya tidak ikut teken hak angket itu lantaran menjaga agar pemerintahan SBY-Boediono tidak terganggu dalam menjalankan tugasnya"Pemerintah harus konsentrasi ke program 100 hariHal-hal seperti ini hanya mengganggu kerja pemerintah," tegas Qosasi

Alasan lain, pihaknya melihat belum ada unsur kerugian negara dalam kasus iniKatanya, dana yang digelontorkan ke Century itu adalah dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang merupakan premi dari seluruh bank yang beroperasi di Indonesia yang penggunaannya sama sekali tidak membutuhkan persetujuan DPR, karena memang bukan uang negara(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi Demokrat Tantang Buyung Cs