Saatnya Pers Bekerja Profesional

JAKARTA - Wartawan dan Hakim memiliki beberapa kesamaan.Hakim tidak diboleh dihukum atas putusan yang diambil secara obyektif dan tidak ada unsur suapBegitupula dengan wartawan, tidak boleh dihukum selama menjalankan tugas jurnalistiknya sesuai dengan kode etik jurnalistik

BACA JUGA: Kapolri Dicecar Pertanyaan Kasus Sumut

''Jadi, sama dengan Hakim, perlindungan hukum hanya akan diberikan kepada wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya secara profesional,'' kata Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa kepada wartawan dalam peringatan hari pers nasional di Jakarta, Senin (9/2).

Menurut Tumpa, Perlindungan hukum dan kemerdekaan pers hanya akan diberlakukan untuk pers yang tunduk kepada UU No40 tahun 1999 dan bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik

BACA JUGA: Santunan PHK Rp. 350 ribu/ Orang

''Kalau pers tidak menjalankan tugasnya dengan profesional, maka tidak akan mendapatkan apa yang dinamakannya sebagai kemerdekaan pers, dan tidak akan pula mendapatkan perlindungan hukum,'' Tumpa menandaskan.

Pada kesempatan itu, Tumpa berpesan bahwa kalangan pers hendaknya menyadari jika ada lembaga peradilan yang menghukum pers yang tidak profesional maka pengadilan sama sekali bukan sedang tidak menghargai kemerdekaan pers."Kita harus menyadari dan mewaspadai penumpang gelap dalam kemerdekaan pers," katanya.

Ia mengatakan, dalam beberapa kasus banyak terjadi pemimpin redaksi media dijatuhi hukuman pidana karena dianggap menyebarkan berita bohong, fitnah, dan lain-lain.Namun, katanya, seringkali lembaga peradilan yang menghukum pers yang tidak profesional kemudian disamaratakan dengan pengadilan yang sedang mengekang kemerdekaan pers."Ini justru untuk menghormati dan menjaga kemerdekaan pers itu sendiri," katanya.

Selain itu, hakim agung yang pernah sempat pingsan menjelang pengambilan sumpahnya itu menegaskan, kemerdekaan pers jangan diartikan sebagai memanjakan persIa mengusulkan perlu segera dipikirka untuk merevisi UU pers, supaya wartawan dan pekerja pers mengetahui kapan mereka bisa dihukum saat menjalankan tugas jurnalistiknya

BACA JUGA: Billy Sindoro Minta Dibebaskan

(aj/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 2009, Jamsostek Gaet 17.100 Perusahaan