jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mempersilakan masyarakat melakukan unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Reformasi pada 21 Mei. Namun, dia tidak ingin pedemo mengangkat isu pemakzulan terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, unjuk rasa merupakan salah satu amanat reformasi yang diatur dan dilindungi konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945. Aksi unjuk rasa juga merupakan hal biasa dalam dunia demokrasi.
BACA JUGA: Anak Buah Cak Imin Ini Ingin Gerakan Pemakzulan Jokowi Dihentikan
“Unjuk rasa sekarang harus tepat sasaran dan membangun. Bukan yang niatnya perebutan kekuasaan atau menyerang lawan politik,” kata Sahroni saat dihubungi, Rabu (18/5).
Oleh karena itu, politikus NasDem itu mengajak elemen masyarakat baik mahasiswa, buruh, dan lainnya untuk mengkritik pemerintah dan DPR melalui aksi unjuk rasa.
BACA JUGA: Wacana Amendemen UUD 1945 Kembali Menghangat, NasDem Singgung Pemakzulan
Namun, dia tidak ingin masyarakat sampai mudah terprovokasi kelompok yang mencoba membuat gaduh.
“Silakan teman mahasiswa unjuk rasa, kritik pemerintah dan DPR dengan poin-poin yang valid dan membangun. Kami dan pemerintah siap mendengar dan berdialog,” ujarnya.
BACA JUGA: Daniel Masiku Merespons Seruan Habib JSA agar Bersatu Gulingkan Presiden Jokowi
Sebelumnya Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengingatkan sejumlah elemen buruh yang melakukan unjuk rasa untuk tetap menjaga situasi ketertiban dan tidak terprovokasi dengan oknum-oknum yang membuat kericuhan.
“Imbauanya agar menjaga situasi tetap tertib, aman dan menghargai masyarakat pengguna jalan lainnya. Jangan sampai disusupi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab,” kata Dedi.
Diketahui juga, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Tanah Air menggelar aksi konsolidasi Akbar di seputaran bundaran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (8/4) sore.
Puluhan mahasiswa itu melakukan aksi konsolidasi untuk mengajak seluru elemen masyarakat untuk ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa terkait isu nasional pada Senin (11/4) nanti.
Pantauan awak media di lokasi aksi, para mahasiswa itu membakar beberapa ban bekas sebagai bentuk protesnya.
Salah seorang mahasiswa bernama Munawar mengatakan hal itu dilakukan untuk mengundang para masyarakat untuk mendukung dan ikut serta dalam aksi yang nantinya akan digelar serentak di seluruh Indonesia. Ia mengungkapkan adapun yang menjadi tuntutan mereka tidak berbeda dengan tuntutan beberapa daerah lainnya.
"Kami ikut menyuarakan isu nasional, di antaranya menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menolak kenaikan PPN, menolak jabatan tiga periode presiden dan penundaan pemilu, meminta pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, serta meminta Jokowi mundur dari jabatannya," ucap Munawar kepada JPNN.com.
Ia juga menyebutkan bahwa dari aksi konsolidasi yang dilakukan didukung masyarakat dan juga ketua-ketua lembaga perguruan tinggi di Sultra. Mereka yang mendukung akan ikut dalam gerakan serentak 11 April 2022 nantinya.
"Ketua-ketua lembaga di Universitas Halu Oleo juga sudah nyatakan sikap akan ikut aksi tersebut," katanya. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Teddy: Kalau yang Bicara Pemakzulan Jokowi Itu Budiman atau Adian, Masih Pantas
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga