jpnn.com, MATARAM -
MATARAM – Aksi penolakan terhadap kebijakan sekolah lima hari masih berlanjut. Para santri dari berbagai pondok pesantren di NTB turun ke jalan berunjuk rasa.
Mereka membawa spanduk, baliho dan poster berisi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang akan menerapkan sekolah lima hari, atau Full Day School (FDS).
BACA JUGA: Tolak Kebijakan Sekolah 5 Hari, KPAI Disorot
Dalam posternya, mereka menulis #JihadTolakFDS, Tolak Permendikbud No.23 tahun 2017, Sekolah Terus...Kapan Ngajinya??, dan FDS Mengancam Keberadaan Pesantren dan Madrasah.
Dalam aksinya, para santri yang tergabung dalam Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) NTB berjalan dari Taman Sangkareang menuju kantor Gubernur NTB sambil mengucap takbir dan penolakan terhadap kebijakan menteri pendidikan.
BACA JUGA: Menseskab Sebut Isu Sekolah 5 Hari Sengaja Digoreng
Aksi damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat. Beruntung aksi yang sebagian besar diikuti pelajar itu berjalan dengan tertib.
Selain santri, unjuk rasa itu diikuti Pengurus NU NTB, pengurus pondok pesantren dari Lombok Tengah, Lombok Utara, Sekarbela Kota Mataram, GP Ansor, PMII, IPNU dan IPPNU, semua bergabung dalam KBNU NTB.
BACA JUGA: Polemik Sekolah 5 Hari, Yenny Wahid Temui Muhadjir Effendy
Penanggung jawab aksi sekaligus Sekretaris PW NU NTB Lalu Winengan mengatakan, FDS mereka tolak karena akan menimbulkan kesenjangan di tengah masyarakat, khususnya antara mereka yang mampu dan siswa miskin.
Kemudian bagi pelajar yang sudah biasa mengaji pada sore hari, jika sekolah sampai sore mereka pasti akan kelelahan dan tidak akan ada waktu untuk mengaji.
”Yang dilakukan pemerintah ini adalah memisahkan antara ulama dan para santrinya, karena harus sekolah terus,” kata Winengan.
Ia mengajak semua elemen masyarakat menolak FDS, karena tidak ada niat pihaknya membuat perpecahan.
Sebab yang ditolak adalah kebijakan. Bila kebijakan itu tetap dipaksakan, maka ia meminta agar PB NU mencabut dukungan kepada pemerintahan Jokowi.
Massa aksi akhirnya bisa ditenangkan, setelah Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi bersama Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin menemui para santri.
Kepada para santri, TGB mengaku sangat menghargai aspirasi yang disampaikan warga NU NTB yang menolak kebijakan Full Day School (FDS) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy. Karena itu, Gubernur menerima langsung aspirasi tersebut saat unjuk rasa damai.
”Saya sebagai Gubernur menerima secara resmi aspirasi ini dan saya akan sampaikan aspirasi ini sebagai bagian dari aspirasi warga NTB,” katanya.
Di hadapan ratusan para santri yang ikut unjuk rasa, TGB memandang bahwa aspirasi yang disampaikan itu mengandung pesan dan nilai yang baik bagi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di pondok pesantren. Terlebih aspirasi tersebut disampaikan oleh orang-orang baik dan dengan cara-cara yang baik.
Hanya saja, ia menghimbau seluruh warga yang hadir untuk tetap menjaga serta mendoakan bangsa dan daerah agar tetap aman.
”Saya mengajak semua, warga Muhammadiyah, Warga NU, Warga Nahdatul Wathan, dan kita semua sebagai masyarakat NTB, kita jaga NTB kita, kita kokohkan persatuan. Dan kita doakan negara kita agar semakin maju,” harapnya.
Terkait kebijakan FDS, TGB menyampaikan bahwa diperlukan komunikasi dan penjelasan secara detail dan utuh kepada seluruh elemen masyarakat tentang esensi kebijakan tersebut. Sehingga, dengan dialog dan komunikasi yang baik dapat menghilangkan barbagai kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat.
”Ada pemahaman bahwa penguatan pendidikan karakter yang akan diterapkan dalam FDS itu tidak menyebabkan pengaruh buruk terhadap satu insitusi atau sistem pendidikan yang sudah jalan,” katanya.
Karena itu, TGB meminta pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk lebih mengintensifkan sosialisasi, diskusi dan dialog untuk menerima masukan dari berbagai komponen masyarakat. “Jadi, lebih banyak diskusilah,” terang TGB. (ili)
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Tegaskan Sekolah 5 Hari tak Wajib
Redaktur & Reporter : Soetomo