jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi bisa menggunakan hak konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945 untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir. Sebab, Presiden diberikan hak yudikatif yakni grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
“Kalau menurut saya, presiden dapat memberikan grasi. Pintu masuk dari grasi,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Antasari Azhar kepada JPNN, Jumat (25/1) sore.
BACA JUGA: Giliran Dewan Bali Sebut Abu Bakar Baasyir Tak Layak Bebas
Terkait Abu Bakar, Antasari menyarankan kepada Presiden Jokowi menggunakan grasi untuk membebaskan terpidana teoris itu.
Lebih lanjut, Antasari menjelaskan prosedur pemberian grasi. Dalam hal pemberian grasi, menurut Antasari, Presiden meminta pertimbangan Mahkamah Agung (MA) bahwa dirinya ingin memberikan grasi kepada Abu Bakar Baasyir. Selanjutnya, MA dalam pertimbangannya bisa saja mengurangi atau menghapus hukuman kepada Abu Bakar Baasyir.
BACA JUGA: Berita Terbaru Seputar Upaya Pembebasan Abu Bakar Baasyir
BACA JUGA: Berita Terbaru Seputar Upaya Pembebasan Abu Bakar Baasyir
“Kalau misalnya mengacu pada pertimbangan MA adalah mengurangi hukuman Abu Bakar Baasyir dari 15 tahun menjadi 10 tahun, maka presiden mengeluarkan Kepres,” katanya.
BACA JUGA: Kepala BNPT Sebut Ustaz Baasyir Hardcore dan Tolak Deradikalisasi
Selanjutnya, menurut dia, pertimbangan MA itu masuk di dalam Kepres sebagai konsiderans. Setelah Kepres sudah terbit, maka Presiden panggil Jaksa Agung untuk melaksanakan Kepres itu.
“Jaksa sebagai eksekutor datang ke tempat Abu Bakar ditahan, bicara dengan Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakat, red). Dia sampaikan ada Kepres. Kemudian menghitung, berapa lama Abu Bakar menjalani hukuman,” katanya.
“Kalau misalnya sudah 10 tahun, ya sudah, keluar. Jadi Abu Bakar bebas, Impas! Tidak ada polemik,” kata pria kelahiran Pangkal Pinang 18 Maret 1953 itu.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Moeldoko Sebut Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir Pernyataan Sepihak Yusril
Redaktur & Reporter : Friederich