JAKARTA - Ketua Perwakilan Adat Megaupak, yang merupakan keluarga dan korban pembantaian di Mesuiji, Mayjen (Purn) Saurip Kadi, mendukung usulan Komisi III DPR agar pemerintah memberlakukan moratorium pengelolaan hutan untuk lahan perkebunan sawit.
"Iya itu obat baik," kata Saurip usai diskusi bertajuk "Kasus Mesuji, Fakta atau Rekayasa" di Kedai Kopi Bhineka, Jalan Cikini I, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12).
Namun kata dia, yang lebih lebih penting dan harus diutamakan adalah perubahan kebijakan pemerintah yang menurutnya lebih berpihak kepada pengusaha"Harusnya berpihak kepada rakyat
BACA JUGA: Pemda Jangan Asal Caplok Tanah Adat
Itu dulu yang harus diperbaiki," tegasnya.Terkait rencana akan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, apa sudah ada timnya? Dia tidak menjawab tegas
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR-RI, Ahmad Yani mengusulkan dilakukan moratorium pengelolaan hutan untuk lahan kelapa sawit di seluruh wilayah Indonesia
BACA JUGA: DPD Ingin Perkuat Sistem Presidensial
Menurutnya, itu sebagai langkah pencegahan terjadinya konflik antar warga yang berujung pada pertumpahan darah seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung, dan Sodong, Sumatera Selatan."Kalau tidak dilakukan (moratorium), maka potensi konflik antara warga dengan perusahaan kelapa sawit atau perkebunan hutan bakal muncul lagi di berbagai daerah," kata Yani
BACA JUGA: Ngotot Amandemen UUD, DPD Ubah Pola Lobi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Todung: Advokat Tak Butuh Wadah Tunggal
Redaktur : Tim Redaksi