jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana Bonapatra mengkritisi visi, misi dan program di bidang hukum dari kedua pasang capres-cawapres yang tidak konkret. Ia menyayangkan dua kubu yang akan bersaing di pemilu presiden (pilpres) nanti yang masih menganakemaskan pembangunan ekonomi dan politik.
"Omong kosong bicara pertumbuhan ekonomi dua capres ini. Karena tidak mungkin investor mau masuk ke Indonesia, tanpa ada kepastian hukum," kata Ganjar dalam diskusi "Solusi Masalah Ala Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK" di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu, (04/06).
BACA JUGA: PKS Ancam Keluar dari Koalisi jika Prabowo Minta-minta
Mestinya, katanya, kedua pasang capres-cawapres mampu menawarkan program pemerataan pembangunan pada semua bidang, baik itu hukum, politik, budaya, ekonomi dan pendidikan. Dengan demikian, lanjutnya, ketika perekonomian ambruk maka sektor lainnya tak ikut-ikutan kena imbasnya. “Tapi justru bangunan hukum, budaya dan lainnya masih bisa berdiri tegak," ujarnya.
Ganjar menambahkan, visi dan misi capres tidak lebih dari sekadar mimpi. Begitu pula dengan program kerja, yang juga hanya sebatas janji. "Semua itu, kalimat-kalimat indah yang dirangkai. Harusnya program kerja itu, realistis dan mudah diimplementasikan," terangnya.
BACA JUGA: Dipimpin Gubernur, Tim Pemenangan Raup Keuntungan
Namun, kata Ganjar, yang terjadi saat ini justru hukum menjadi alat politik untuk saling-serang para capres. "Padahal fight back (perlawanan, red) dari penegakkan hukum sangat nyata dan ada," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: KPK Sita Mobil dan Apartemen Terkait TPPU Bappepti
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lupakan Kasus Penyadapan, RI-Australia Sepakati Cari Peluang Kerjasama Baru
Redaktur : Tim Redaksi