SBY akan Surati Parpol Koalisi

JAKARTA - Sehari setelah mengeluarkan pernyataan yang memberikan peringatan kepada partai politik (parpol) anggota koalisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai melakukan komunikasi dengan petinggi-petinggi parpol koalisi

Kemarin (2/3), SBY yang didampingi Mensesneg Sudi Silalahi bertemu dengan Ketua Umum PKB yang juga Menakertrans Muhaimin Iskandar di Wisma Negara

BACA JUGA: Utusan SBY Ditolak Mega

Pertemuan yang berlangsung tertutup itu juga dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua DPR yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie, Sekretaris Dewan Pembina yang juga Menpora Andi Mallarangeng, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah.

Namun tidak ada yang memberikan keterangan tentang materi pembicaraan dalam pertemuan tersebutUsai pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, kecuali SBY dan Sudi yang kembali ke kantornya, semua memilih langsung pergi dengan mobil masing-masing

BACA JUGA: Menkes Janji Harga Obat Tidak Naik

"Hanya menikmati menu makanan saja," kata Anas lantas bergegas.

Ditemui secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparinga mengaku tidak mengetahui tentang pertemuan di Wisma Negara ituMenurutnya, presiden justru akan menjalin komunikasi secara tertulis

BACA JUGA: Indonesia Peringkat Tiga Paling Rawan Bencana

"Surat menjadi pilihan terbaik karena tidak menyertakan perasaan dan emosi," kata Daniel di Bina Graha, komplek Istana Presiden, kemarin.

Selain itu, komunikasi dalam bentuk surat bisa disimpan dan memberi keleluasaan presiden mengajukan pertanyaan tentang komitmen tersebut"Apakah masih akan tetap tinggal sebagai bagian penting dari koalisi atau meninggalkannyaPertanyaannya saya kira kurang lebih seperti itu," terangnya.

Daniel menerangkan, komunikasi tersebut merupakan hal yang mendesak segera dilakukanSebab, perjalanan pemerintahan SBY-Boediono yang tinggal 3,5 tahun diharapkan akan berjalan efektif"Kalau mau bicara lebih terang, tinggal 2,5 tahunKarena satu tahun akan terpakai untuk persiapan pemilu," katanya.

Saat ditanya komunikasi tersebut merupakan awal dari reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Daniel tak menjawab tegasMenurutnya, reshuffle hanya merupakan implikasi sederhana"Dan itu percakapan yang mungkin menarik tetapi hanyalah akibat dari apa yang terjadi dalam kerangka komunikasi," paparnya diplomatis

Daniel mengungkapkan, SBY memberikan mandat kepada Sudi Silalahi untuk berkomunikasi dengan menteri-menteri dari partai-partai yang bermasalahNamun Daniel tidak merinci maksud bermasalah itu."Untuk membuat para menteri yang masuk dalam kategori itu sadar akan situasi yang rumit yang tengah dihadapi oleh kabinet," urainya tentang tujuan komunikasi itu

Dari kubu partai koalisi, Sekretaris Jenderal DPP PKS Anis Matta menyatakan bahwa pidato SBY terkait koalisi masih bersifat umumEvaluasi yang digariskan mengarah pada pola substansi koalisi dan komunikasiDalam hal substansi, patut disimak apakah PKS melanggar kontrak politik karena ikut mengajukan hak angket"Kita compare, mana yang melanggar," kata Anis di ruang kerjanya, kemarin.

Dalam hal komunikasi, Anis menilai poin inilah yang seharusnya dilakukan evaluasiMenurut Anis, semua keputusan strategis seharusnya dibicarakan dengan pimpinan partaiPKS selama ini mencoba tunduk, namun aturan komunikasi itu tidak pernah dilakukan"Kita tidak pernah diajak bicara itu seringSaat pembentukan Setgab misalkan, kita terima jadi (tanpa dilibatkan pembahasan)," ujar dia memberi contoh.

Pola yang terjadi saat ini, kata Anis, bukanlah pola koalisi yang sehatDalam forum Setgab, Partai Demokrat mengundang dalam kapasitas mensosialisasikan kebijakanSeharusnya, ada ruang bagi anggota koalisi untuk membahas kebijakan tersebut"Apa sebenarnya kendala Presiden mengundang (anggota) koalisi" Selama ini kita diperlakukan sebagai partai akuisisi, bukan koalisi," kritik Anis.

Jika memang, pada akhirnya PKS dikeluarkan dari koalisi, Anis mempersilahkan hal ituMenurut dia, PKS memiliki pengalaman menjadi oposisi di era kepemimpinan Megawati SoekarnoputriPKS sudah mendukung SBY sejak Juli 2008 melalui kontrak politik tertulisJika memang SBY memutuskan mengeluarkan PKS, Anis meminta hal itu dilakukan melalui kontrak tertulis"Kalau diawali baik, kami minta juga diakhiri dengan baik," tandasnya.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan bahwa Golkar dalam posisi menunggu tindak lanjut evaluasi koalisi dari Presiden SBYIni karena, komunikasi antara Presiden dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie belum dilakukan"Kalau menyangkut menteri, sudah elok jika Presiden melibatkan ketua umum kami," kata Priyo di gedung parlemen.

Terkait pernyataan SBY bahwa ada partai koalisi yang melanggar kontrak koalisi, Priyo meyakini hal itu bukan Partai GolkarMenurut dia, dukungan hak angket yang selalu disebut-sebut sebagai pelanggaran, adalah hal yang normal-normal sajaGolkar tidak akan merubah pandangan politik atas sikap yang sudah disampaikan"Andaikan tidak dikehendaki, Golkar tentu punya perhitungan-perhitungan politik sendiriGolkar akan menjalankan peran di posisi manapun," tandasnya(fal/bay)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak Usul Pengalihan Pembatalan Perda ke MA