JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara tidak langsung menanggapi tudingan pemborosan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)SBY membatalkan hadir dalam pertemuan US-ASEAN di New York pekan ini
BACA JUGA: Kompol Arafat Kena Lima Tahun
Dia mewakilkan kehadiran itu kepada Wapres Boediono"Meskipun kehadiran presiden Indonesia tentu sangat diharapkan dan penting karena Indonesia adalah pendiri dan negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, tetapi karena saya juga mengetahui, sekarang presiden Indonesia harus lebih menghadiri pertemuan puncak yang wajib jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya," tutur SBY di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (20/9).
SBY menyatakan wajib menghadiri dua kali KTT G-20 dan dua kali KTT ASEAN
BACA JUGA: Jadi Saksi Tersangka Yusril, Hartono Diperiksa
Dalam masa presiden sebelumnya, tidak ada pertemuan G-20 dan KTT ASEAN hanya berlangsung sekaliBACA JUGA: Anggaran Petugas Kesehatan Haji Rp 116 M
Mensesneg Sudi Silalahi menuturkan telah berusaha memangkas anggaran"Kami sudah pangkas jauh lebih kecil dari zaman dulu-duluYang jelas, presiden tidak pernah pelesir," ucap Sudi.Dia menambahkan, agenda ke luar negeri presiden juga sudah jelasAnggota DPR dan DPD pun diikutkan"Kami tidak pelesirAgendanya jelas, dijelaskan kepada rekan-rekan wartawan serta publik sebelum kami berangkatSelama kegiatan-kegiatan di sana, semua pihak menyaksikan," papar SudiMengenai banyaknya anggaran, terang dia, itu adalah konsekuensi dari pertambahan agenda wajib presiden ke luar negeri"Jadi, konsekuensi sebagai kepala negara untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri seperti itu," tambah dia.
Sebelumnya, Fitra melaporkan, pada periode 2004?2009 perjalanan presiden ke luar negeri menelan dana Rp 813,79 miliarPada periode kedua ini, tampaknya, jumlah dana bakal membengkakSebab, pada tahun pertama saja, 2010, presiden menghabiskan Rp 179,03 miliarAnggaran presiden tersebut menempati peringkat teratas, mengalahkan DPR.
Fitra juga mengkritisi rencana pembelian pesawat kepresidenan bertipe 737-800 Boeing Business Jet 2 dengan harga USD 85,4 juta atau Rp 854 miliar yang telah disepakati DPRProyek tersebut dianggap suatu ironi di tengah kondisi negara yang masih terbelit utang dan banyaknya rakyat miskinTerlebih lagi, anggaran yang diajukan terlalu tinggi sehingga ada potensi mark-upFitra menyebut seorang yang kaya di India membeli pesawat bertipe sama dengan interior lengkap hanya seharga USD 70 juta.
Terpisah, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menegaskan tidak ada yang salah dengan pengadaan pesawat kepresidenan"Kami memang butuh itu," tutur dia di gedung Senayan kemarin.
Dia juga yakin bahwa pengadaan pesawat tersebut secara alami akan efektif dalam membatasi jumlah peserta rombongan presidenSebab, desain interior pesawat kepresidenan akan berbeda dengan pesawat carter, apalagi komersialItu bakal berimplikasi terhadap kapasitas kursi penumpang"Kalau kapasitasnya diubah menjadi eksekutif, paling banyak 20 seatRombongan presiden jadi lebih sedikitKalau banyak kursi, terus terlihat kosong, semua mau ikut," ucap politikus dari Partai Golkar itu, lantas tersenyum.
Dengan rombongan yang tidak terlalu besar, lanjut dia, anggaran perjalanan presiden di dalam negeri maupun luar negeri bisa lebih dihemat"Selain itu, kapan pun presiden mau berangkat, pesawat selalu tersedia," tambahnya.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendukung efisiensi dan efektivitas anggaran, terutama untuk kunjungan ke luar negeriMenurut dia, ada sejumlah langkah yang bisa ditempuhSalah satunya, mengoptimalkan KBRI untuk memasok informasiDengan begitu, negara yang bersangkutan tidak perlu didatangi secara langsung.
Dia pun mengusulkan peningkatan kinerja diplomat di luar negeri"Tugas KBRI dan Konjen bisa ditambahMereka bisa mengurus sebagian tugas kunjungan dari instansi dan lembaga di dalam negeriTerutama, yang bisa diwakilkan dan tidak wajib hadir langsung," ucap mantan ketua umum PB HMI ituAnas menambahkan, jadwal kunjungan juga perlu dipadatkanDia yakin bahwa biaya semakin efisien kalau jadwal disusun dengan padat, termasuk menghilangkan waktu pelesir"Jadwal kunjungan Presiden SBY biasanya padat dan tidak ada agenda pelesir," tegas dia(sof/pri/c11/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terima Suap Dari Bekasi, Dua Pegawai BPK Didakwa Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi