jpnn.com - JAKARTA - Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil tindakan hukum dan politik menyikapi perkembangan terakhir pemilihan presiden 2014.
Asosiasi yang diisi sejumlah dosen ini berharap sikap SBY itu dapat memberikan kemashlahatan bagi bangsa.
BACA JUGA: Panglima TNI Jamin Pemberhentian Budiman Tak Politis
"Kami mengharapkan agar Presiden RI segera mengambil tindakan, baik hukum maupun politik untuk kemaslahatan bangsa dan negara," kata Ketua Bidang Hukum ADI, DR Syaiful Bahri, SH MH, di Jakarta Rabu (23/7).
Sebab, kata Syaiful, dalam proses pilpres 2014 ini, telah diduga terjadi pelanggaran pidana pemilu presiden.
BACA JUGA: Pemerintah Tetapkan 11 Jabatan CPNS untuk Sarjana Lintas Ilmu
Banyak temuan-temuan yang sudah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Kemudian, Bawaslu pun sudah merekomendasikan langkah-langkah khusus untuk Komisi Pemilihan Umum.
"Dengan adanya pembuktian bahwa Bawaslu telah merekomendasi terjadi pelanggaran pemilu Presiden, yang terjadi di 15 (lima belas) provinsi. Oleh karena itu hasil verifikasi KPU bisa batal demi hukum," ungkap Syaiful.
BACA JUGA: Kepala Bappeda Karawang Digarap KPK
Sejumlah pengurus ADI antara lain: Prof. Dr. Armai Arief, M. A. (Ketua Umum), Prof. Dr. Suyatno, M. Pd. (Sekretaris Umum), Dr. Syaiful Bakhri, S. H., M. H. (Ketua Departemen Hukum), dan Prof. Dr. Andi Fasial Bakti, M. A. berkumpul menyikapi perkembangan politik yang terjadi hari ini, terutama setelah Capres Prabowo Subianto menyatakan sikap untuk menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.
Prabowo mengatakan, dirinya tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat itu dipermainkan dan diselewengkan. "Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat," kata Prabowo saat itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Anggota Polri Diperiksa Terkait Kasus Anak Buah Akil
Redaktur : Tim Redaksi