SBY Dinilai Gagal Kelola Negara

JAKARTA - Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, mengatakan, pembatalan mendadak kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Belanda menunjukkan adanya ketidakberesan manajemen pengelolaan negaraSeharusnya, masalah gugatan yang dilakukan kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) sudah dideteksi lebih awal karena sudah ramai diberitakan.

"Ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan negara dibawah dia (SBY) harus kita katakan gagal

BACA JUGA: Pembelaan Sjahrir Untungkan Susno

Masak itu nggak terdeteksiKita punya intelejen di sana, kita punya imigrasi, punya perwakilan

BACA JUGA: Susno Merasa Sengaja Dihancurkan

Seharusnya bisa dideteksiApalagi sebelumnya sudah banyak beritanya,” kata Margarito di sela-sela diskusi Dialog Kenegaraan di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10).

Menurut Margarito, seharusnya intelijen, para diplomat, konsulat dan duta besar Indonesia di Belanda difungsikan untuk mengatasi adanya gugatan itu

BACA JUGA: Batasi PNS, Perbanyak Honorer

Bila gugatan yang dilakukan RMS sifatnya perdata maka pemerintah Indonesia bisa mengirim orang-orang kejaksaan untuk menangkisnya.

"Kalau peradilan pidana memang ada perintah tangkap menangkap?(Tapi) kalau gugatan itu khusus peradilan perdata, nggak masalahKita dapat mengirimkan orang-orang kita, misalnya Jaksa Agung untuk menghadapinyaArtinya kita bisa tangani sejak awal," ujarnya.

Margarito memastikan penundaan keberangkatan Presiden SBY yang memenuhi undangan Ratu Beatrix dan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende, akan memberikan pengaruh terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Belanda"Gangguan itu pasti adasaya nggak percaya kalau nggak ada dampaknya," tukasnya.(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pamitan, Hendarman Ingin Penggantinya Orang Dalam