jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Indonesia tak bisa mentolerir isu aktivitas penyadapan badan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono serta sejumlah pejabat tinggi. Menteri Luar Negeri (Menlu), Marty Natalegawa menilai hal tersebut telah merusak hubungan sahabat yang selama ini dijalin kedua negara.
"Tidak bisa saya minimalisir tingkat keseriusan berita dimaksud. Ini sebuah tindakan tidak bersahabat dan tidak selaras dengan kemitraan yang selama ini dibangun," kata Marty dalam konferensi pers di kantor Kemlu RI, Pejambon, Jakarta, Senin (18/11).
BACA JUGA: JK Marah Disadap Australia
Menlu Marty menegaskan, setiap negara harus menghormati privasi negara lain. Oleh karenanya, aksi penyadapan merupakan pelanggaran privasi suatu negara.
"Kita tidak ingin pembicaraan yg kita lakukan disadap oleh siapapun juga. Apalagi kalau kita bicara hubungan antarbangsa," ujarnya.
BACA JUGA: Klaim Tidak Pernah Menyadap Petinggi Negara Lain
Masih lanjut Marty, Indonesia membutuhkan penjelasan resmi dari Pemerintah Australia soal isu penyadapan yang beredar. Pemerintahan PM Australia Tony Abbott harus tegas mengatakan apakah penyadapan tersebut memang benar atau tidak
Selain itu pemerintah Indonesia juga meminta ketegasan dari Australia bahwa penyadapan tidak akan terjadi lagi di masa mendatang.
BACA JUGA: Akbar Sebut HMI Siapkan Mahfud dan Jimly jadi Capres
"Kami tidak mencari-cari masalah, masalah ini dibawa oleh Australia sendiri. Saya baca pernyataan PM Australia, beliau intinya tidak melakukan apapun yang melanggar hukum, kita buktikan. Indonesia butuh penegasan dari Australia," ucap Marty. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akbar Kembali Sarankan Evaluasi Capres Golkar
Redaktur : Tim Redaksi