SBY Ingin Selamatkan Ilmuwan

Tak Mau Nonaktifkan Boediono-Sri Mulyani

Minggu, 20 Desember 2009 – 14:03 WIB

JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbit Sanit menilai sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak mengakomodir imbauan Panitia Khusus (Pansus) Angket Century yang meminta menonaktifkan Boediono dan Sri Mulyani dari jabatannya, sudah tepatMenurutnya, tindakan itu dilakukan untuk menjaga stabilitas politik dan memberikan jaminan pasar international.

“Sudah tepat

BACA JUGA: Minta Rekaman, KPK Harus Izin Ketua PN

Kalau keduanya mundur (Boediono dan Sri Mulyani red.) akan mengganggu pemerintahan dan memberikan jaminan pasar international
Repot, bisa terganggu,” kata Arbi Sanit saat dihubungi JPNN, Minggu (20/12).

Sikap SBY juga dinilai Arbi Sanit sebagai bentuk penyelamatan terhadap para ilmuwan dan cendekiawan dari politikus yang mengincar jabatannya

BACA JUGA: Di RPP Penyadapan Peran Menkominfo Dominan

Ilmuwan yang dimaksud Arbi adalah Boediono dan Sri Mulyani yang tidak berasal dari partai politik tetapi dari kalangan pofesional
Keduanya berlatar belakang sebagai staf pengajar di perguruang tinggi negeri.

“SBY berupaya menyeimbangkan kalangan ilmuwan  dan cendekiawan dengan kekuatan politik yang mengincar jabatannya,” katanya.

Justru Arbi mengkritik permintaan Pansus

BACA JUGA: KPK Didesak Sisir Seluruh Pemda

Menurutnya, permintaan itu merupakan bentuk keserakahan jabatan para politikus yang  ada di Senayan“Itu keserakahan politik karena mengincar jabatan keduanya,” tukasnya.

Jika Boediono dan Sri Mulyani mundur, kata Arbi, yang paling diuntungkan adalah partai koalisiLebih spesifik lagi, Arbi menyebut Partai Golkar yang mengejar posisi Wakil Presiden“Seakan-akan jabatan wapres itu sudah tergambar oleh Golkar,” ucapnya.

Ada tiga alasan Pansus Century meminta Boediono dan Sri Mulyani mundurPertama, agar tugas-tugas Panitia Angket dalam melaksanakan penyelidikan dan pengumpulan data lebih optimalKedua, menjunjung tinggi moralitas, keteladanan dan akuntabilitas penyelenggara negara dan yang ketiga menyikapi suasana batin rasa keadilan masyarakat.

Alasan itu dianggap Arbi juga bentuk 'kesombongan'“DPR bisa memanggil setiap saat dan mereka (Boediono dan Sri Mul, red) menyatakan siap datang memberikan keterangan jika dipanggil oleh PansusApalagi yang diperlukan? Pansus katanya siap bekerja ekstraPaling-paling seminggu, sombong amat,” cetusnya(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahun Depan, Pasport TKI Gratis


Redaktur : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler