JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung pengambilan keputusan yang sering dilakukan dengan jalan pintas melalui mekanisme votingSBY berpendapat, meski pemungutan suara tidak ditabukan dalam demokrasi, namun tidak semua isu tepat jika diselesaikan dengan mekanisme voting.
"Janganl ah setiap isu harus diputuskan dengan cara voting, apalagi kalau itu menyangkut kebenaran," kata SBY dalam peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR RI ke-66 di Gedung Parlemen, Jakarta (18/8).
Dia mencontohkan pengambilan keputusan dalam merumuskan kandungan konstitusi
BACA JUGA: Pengacara Kondang Rebutan Nazaruddin
SBY menyebut, UUD 1945 merupakan sebuah sumber yang penting dalam kehidupan bernegaraKonstitusi, lanjutnya, merupakan milik rakyat
BACA JUGA: Penikmat Uang APBD Langkat Utang Rp38 M
Begitu juga dengan kedaulatanBACA JUGA: Agar Makin Bertaji, Gubernur Bisa Jatuhkan Sanksi
Karenanya, rakyat juga mesti dilibatkan"Jangan hanya dengan keinginan elit politik, apalagi dengan voting, lantas sebuah UUD begitu saja dilakukan perubahan-perubahan," tuturnya.Apalagi jika voting itu tidak jernih untuk memilih opsi yang harus diambilMisalnya adanya praktik-praktik politik uang"Harus kita jauhkan benar-benar dari suasana seperti itu kalau kita ingin mengambil keputusan dengan metode voting," ingat SBY
Dalam kesempatan itu, SBY juga menyebut amandemen terhadap konsitusi yang telah terjadi empat kaliProses itu, menurutnya, tidak bebas dari nilai dan praktik demokrasi yang dijalankan oleh negara-negara lain yang berlaku secara universalDari situ, kemudian lahir sejumlah undang-undang dan komisi-komisi independen.
Namun SBY mengingatkan, untuk untuk melakukan perubahan konstitusi harus dipikirkan secara matang dan melibatkan banyakMenurutnya, berbahaya jika perubahan UUD tidak dipikirkan secarar jernih apalagi dibayangi kepentingan tertentu"Ini penting karena tidak baik sebuah UUD sering diubah-ubahMeskipun UUD negara manapun tidak ada yang sempurna," katanya.
Pidato Presiden SBY yang menyinggung terkait amandemen konstitusi ditanggapi oleh DPD RISebagai lembaga yang paling gencar meminta dilakukannya amandemen kelima konstitusi, DPD menilai ada jalan untuk dilakukannya proses itu sesuai gambaran Presiden.
"Presiden menggambarkan bagaimana amandemen dilakukan itu dipengaruhi suasana, nah sekarang saatnya," kata Irman Gusman, Ketua DPD usai peringatan hari konstitusi di Jakarta
Menurut Irman, Presiden menggambarkan bagaimana UUD 1945 itu dibentukProsesnya dilakukan dalam suasana maraknya gelombang perubahanNah, gelombang perubahan juga terjadi saat amandemen UUD 1945 dilakukan di era reformasi"Berjalannya konstitusi itu dipengaruhi suasana," kata Irman.
Menurut Irman, Presiden meminta agar proses amandemen tidak serta merta dilakukan, di saat gelombang perubahan terjadiSaat ini, suasana tenang era reformasi relatif terjadiMomen seperti inilah proses amandemen sebaiknya dilakukan"Saat suasana tenang, apa yang kurang mari kita bicarakan, mari kita dalami," kata Irman.
Irman sepakat dengan pernyataan Presiden SBY bahwa perubahan konstitusi jangan dilakukan dalam suasana emosionalPerubahan itu ternyata membawa dampak belum idealnya sistem pemerintahan yang berjalan saat ini"Sistemnya kan presidensiil, tapi berjalannya mirip parlementer," ujarnya memberi contoh.
Karena itu, perubahan amandemen harus dilakukan dengan dukungan rakyatDPD saat ini terus melakukan komunikasi politik termasuk dengan parpol, untuk dilakukan kajian mendalam atas usulan amandemen kelimaKarena itu, pidato Presiden jangan dilihat sebagai bentuk larangan diusulkannya amandemen konstitusi"Tahapnya masih di tahap disosialisasikanKalau kita konstitusionalis, yang dilakukan DPD juga konstitusionalis," tandasnya(fal/bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Janji Naikkan Gaji PNS Tiap Tahun
Redaktur : Tim Redaksi