JAKARTA - Untuk kesekian kalinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengungkapkan keluhannyaKali ini, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang menjadi objek curhatan SBY saat dia memberikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, kemarin (2/12).
SBY menyoroti daya tanggap yang disebutnya menjadi ciri good governance. "Saya mau beri koreksi, sistem pelaporan cepat itu sering tidak berjalan dengan baik," katanya.
Dia memberikan contoh saat peristiwa ambruknya jembatan gantung di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (26/11). Saat itu, SBY mengaku menerima kabar tersebut justru dari sms (pesan singkat) dan sudah ada berita di media massa. "Bukan dari sistem
BACA JUGA: Abraham Samad Ketua KPK Termuda
Padahal itu sudah berjalan kurang lebih satu jam," ungkapnya.SBY mengaku sering mengetahui suatu peristiwa lebih dulu daripada jajaran di kabinet. "Ini harus kita koreksi, kita perbaiki
BACA JUGA: Kasus Awang Terus Mengambang
Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari tanggung jawab dan daya tanggap untuk melayani publik."Negara kita amat dinamis. Demokrasi mekar dan pers juga sangat aktif
Selain kasus ambruknya jembatan, SBY menyebut contoh lain, yakni tanah longsor di Kabupaten Nias
BACA JUGA: Ribuan Temuan PPATK Belum Semua Dijerat Pidana
Dia mengaku mendapat laporan dari kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan tepat waktu"Sehingga saya tenang sudah dilakukan langkah-langkah yang semestinya," kata SBY.Tidak hanya soal daya tanggap, SBY juga mengingatkan komunikasi publik yang harus efektif dilakukan jajarannyaMisalnya jatah menko polhukam hari Senin, menko perekonomian hari Selasa, dan menko kesra hari Rabu. "Silakan menko rapat seminggu sekaliSaudara mengelola, membahas isu yang pentingKomunikasikan kepada rakyat melalui media massa," katanya.
"Tidak perlu kita menunggu pertanyaan wartawanJustru kalau kita mengetahui ada tiga-empat isu yang mengemuka, yang menjadi perhatian, apalagi sudah beredar di sosial media, tidak perlu menunggu," sambungnyaPenjelasan juga disertai dengan apa yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah.
SBY beranggapan, komunikasi semacam itu penting"Sehingga tidak terlalu banyak distorsi atau bias atau kesalahpengertian rakyat terhadap pemerintah," katanya.
Dalam kesempatan sidang kabinet itu, SBY juga meminta melaporkan mengenai capaian kinerja selama tahun 2011Rujukannya adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011, serta instruksi-instruksi presidenDia meminta laporan secara ringkas namun mencakup apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai berikut alasan, dan solusinya"Sekitar 20 - 30 halaman saja," kata SBY.
Pertengahan Januari 2012, laporan tersebut sudah diterima dengan tembusan wapres dan kepala UKP4 (unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan)"Kepala UKP4 (Kuntoro Mangkusubroto) saya minta lakukan verifikasi agar itu menjadi bagian dari evaluasi kinerja," ujarnya.
Terpisah, keluhan SBY terkait belum responsifnya kinerja menteri-menteri KBI II pasca reshuffle, tak mengagetkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi SantosoHal itu mengingat, hasil akhir reshuffle yang juga dinilainya tidak istimewa. "Tapi yang tidak saya perkirakan, teguran bisa datang sepagi ini," ujar Priyo Budi, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarinLebih lanjut, dia mengingatkan, agar para menteri harus bisa menangkap kekecewaan itu sebagai warning
Seperti halnya, lanjut dia, yang telah beberapa kali dalam sejumlah kesempatan disampaikan DPR terhadap sejumlah menteri"Kalau kemarin-kemarin DPR mengkritik dianggap biasa saja, maka sekarang harus diperhatikan, karena yang memberikan warning itu yang memegang nyawa mereka langsung," imbuhnya
Dia menambahkan, hingga saat ini, kenyataan di kabinet memang masih ada kesenjangan antara harapan presiden dengan usaha para menteri"Presiden ingin adanya lompatan namun tidak ada lompatan, tapi tidak dilanjutkan dengan baik oleh para menterinya," tandasnya(fal/dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan Baru Tak Bisa Seenaknya Ubah Ritme KPK
Redaktur : Tim Redaksi