SBY Minta Menteri Rangkul Pers

Jangan Terjebak kepada Politik Pencitraan

Sabtu, 23 Oktober 2010 – 04:58 WIB

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganggap, penilaian miring banyak pihak terhadap kinerja pemerintahan saat ini lebih disebabkan capaian keberhasilan yang tidak terkomunikasikan dengan baikKe depan, presiden meminta para menteri tidak pelit bicara kepada pers

BACA JUGA: Syamsul Sudah Menduga Bakal Ditahan



Itu disampaikan Presiden SBY ketika menerima kehadiran pengurus baru Dewan Pers di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (22/10)
Anggota Dewan Pers yang hadir, antara lain, Bagir Manan (ketua), Bambang Harimurti, Margiono, dan Uni Lubis

BACA JUGA: Dinyatakan Ditahan Sebelum Diperiksa

"Diharapkan, menteri tidak pelit terhadap pers
Menteri diminta terbuka

BACA JUGA: Syamsul Sempat Menolak Ditahan KPK

Presiden memohon perhatian menteri untuk bisa mengimbangi berita yang kurang tepat," kata Bagir kemarin.

Menanggapi permintaan presiden tersebut, Dewan Pers berencana menyediakan forum bagi menteri-menteri untuk menjelaskan program mereka"Harapannya, menteri bisa menjelaskan capaiannya dan berdialog secara terbuka," ujar Bagir yang pernah menjadi ketua Mahkamah Agung (MA) itu

Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengakui, kelemahan pemerintah saat ini adalah kurangnya komunikasi politik yang mampu menjembatani pemaparan capaian dan keberhasilan pemerintah kepada masyarakat"Padahal, di mana-mana PR (public relation, Red) itu sangat menentukan," kata Anas setelah menghadiri diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarinNamun, dia menambahkan, lemahnya komunikasi ke publik tersebut bukan spesifik kementerian tertentuMisalnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi saja.

Menurut Anas, semua kementerian memiliki kewajiban yang sama untuk mengefektifkan komunikasi ke publik atas capaian dan keberhasilan yang telah diraih"Kalau itu tidak dilakukan, akan digulung informasi lain yang belum tentu benar," imbuhnya

Terkait dengan kemungkinan reshuffle, Anas menyatakan, semua bergantung kepada hasil evaluasi yang dilakukan sepenuhnya oleh presiden"Yang betul-betul tidak cakap lebih baik memang tinggal kelas (di-reshuffle, Red) saja, tidak usah dipaksakan naik ke kelas dua," tandasnya

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi mengingatkan, dorongan untuk lebih meningkatkan komunikasi ke publik tersebut jangan sampai menjebak menteri kepada pencitraan politik semataApalagi, pencitraan yang tidak berdasar capaian konkret

Menurut dia, model komunikasi politik semacam itu justru hanya akan makin memperparah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah"Hati-hati, pencitraan yang gagal memunculkan trust itu sangat berbahaya," ingat Burhan.

Dia mencontohkan sejumlah komunikasi politik Presiden SBY belakangan yang ternyata tidak efektifBahkan, itu justru kontraproduktif dan makin memperlemah citranya sendiri"SBY dianggap lebih banyak berpuisi daripada berprosa," pungkas Burhan(sof/dyn/c3/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Korupsi APBD, Gubernur Sumut jadi Tahanan KPK


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler