Menurut SBY, pemerintah sepakat perlunya paket stimulus untuk mengatasi krisis
BACA JUGA: Sektor Riil Melambat, Sejuta Pekerja Terancam PHK
Sayangnya, APBN Indonesia tidak sebesar Amerika Serikat, Tiongkok, atau negara-negara lain di EropaJustru, lanjut SBY, paket stimulus yang tidak realistis hanya menyebabkan kebangkrutan negara dan menimbun beban di masa depan
BACA JUGA: Bush Talangi Big Three Rp 191,4 T
SBY memberi contoh, kebijakan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pernah dikeluarkan pemerintah ternyata menimbulkan masalah hukum dan tidak tuntas penanganannya sampai saat iniBACA JUGA: Ketua DPR Minta BI Rate Bisa Turun Lagi
Kita mengharapkan paket stimulus seperti Tiongkok, tetapi kita tidak mampuKita tidak bisa berharap sesuatu yang tidak realistis, nanti terjadi kebangkrutan,’’ ujar SBY.Dalam struktur APBN, tambah dia, stimulus untuk pertumbuhan menempati prioritas kedua setelah komponen gaji pegawai dan belanja pemerintahKomponen untuk stimulus pertumbuhan itu bahkan lebih besar porsinya daripada alokasi anggaran jaminan pengaman sosial untuk kalangan berpenghasilan rendah.
Untuk mengatasi krisis, pada 2009 nanti pemerintah terus menjaga sektor riil untuk berkembang’’Pemerintah dan BI terus mengembangkan kebijakan insentif fiskal yang diperlukan pusat dan daerah agar sektor riil masih bisa bergerak untuk menjalankan usaha,’’ katanya
Berikutnya, pemerintah melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah PHKKarena itu, di depan sekitar 1.000 pengusaha yang hadir dalam Munas V Kadin, pemerintah meminta dunia usaha tidak melakukan PHK
Langkah selanjutnya, pemerintah akan menjaga daya beli rakyatSalah satunya menghitung lagi kemungkinan penurunan harga BBMDengan turunnya harga BBM, biaya transportasi bisa turun dan daya beli masyarakat meningkat’’Kami masih terus melihat fluktuasi harga minyak duniaJika penurunan terus berlangsung, sangat mungkin harga BBM bisa turun lagi,” ujar SBY
Selain itu, pada 2009 pemerintah merealisasikan swasembada berasTahun ini sebenarnya Indonesia sudah mencapai swasembeda beras dengan surplus 60 juta tonTahun depan tentu meningkat lagi surplusnya.
Rekomendasi Kadin
Sebelumnya, Ketua Umum Kadin M.SHidayat menyampaikan sembilan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan globalSalah satunya, Kadin mendesak pemerintah menyediakan paket stimulus di semua sektor.
Selain itu, Kadin meminta pemerintah memantapkan stabilitas ekonomi dengan menjaga nilai tukar rupiah dan memulihkan transaksi antarbankLalu pemerintah juga menyediakan rambu-rambu untuk mencegah masalah keuangan yang berpotensi sistemik dengan mekanisme yang jelas dan dapat segera diimplementasikan bila terjadi krisis likuiditas perbankan.
Rekomendasi lain, Kadin meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan ekspansi fiskal yang efektif, khususnya penyerapan optimal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan’’Lalu mempercepat implementasi kebijakan sektor agropangan energi melalui koordinasi erat antardepartemen dan antara pusat dan daerah,’’ imbuh Hidayat.
Pemerintah juga diminta meninjau kembali perpajakan dengan tujuan menurunkan atau membebaskan pajak untuk barang-barang tertentu demi meningkatkan permintaan domestikKadin juga meminta pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur, mengkaji peluang efisiensi biaya logistik, dan melindungi pasar dalam negeri dari barang selundupan
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menambahkan, pemerintah sebaiknya tidak sembarangan memberi insentif bagi industriPemerintah harus selektif dan hanya memberi insentif bagi sektor yang layak dibantu.
Kata Sofjan, sektor yang bisa diprioritaskan untuk mendapatkan insentif pertama adalah yang menyerap banyak tenaga kerjaKemudian, sektor yang banyak menyerap konten lokalKetiga, sektor perumahan rakyat’’Harus benar-benar dipilih karena tadi dikatakan anggarannya terbatas,’’ katanya.
Kucurkan Rp 100 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahun depan pemerintah akan mencairkan dana Rp 100 triliun untuk belanja infrastrukturDari jumlah itu, Rp 72 triliun diberikan ke departemen-departemen”Kita mulai buka tahun anggaran pada 5 Januari 2009Saat itu DIPA (Dana Isian Pelaksanaan Anggaran) harus sudah diserahkan,” ujarnya.
Dari Rp 72 triliun itu, untuk DPU dialokasikan Rp 25,8 triliun, Dephub Rp 12,6 triliun, dan ESDM Rp 4,5 triliunLalu Depdag Rp 3,5 triliun, Depkeu Rp 2,8 triliun, Depag Rp 2,2 triliun, Departemen Kelautan dan Perikanan Rp 1,1 triliun, dan Depdiknas Rp 1 triliun”Sisanya sekitar Rp 24 triliun kita transfer ke daerah-daerah untuk pembangunan,” tegasnya.
Untuk memastikan agar proyek infrastruktur pada 2009 cepat terealisasi, saat ini beberapa departemen mulai melaksanakan proses lelangDengan begitu, tahun depan semua proyek yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan”Kita terus upayakan agar transaction cost, prosedur yang bertele-tele dapat kita pangkas,’’ tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Menkeu menyindir para pengusaha yang hanya bisa banyak ngomong, tapi kurang mendengarkanPengusaha dinilai terlalu banyak meminta kepada pemerintahMenkeu meminta pengusaha tidak terlalu khawatir dengan kondisi perekonomian di tengah krisis global ini”Kadin menjerit seperti growth Indonesia negatifPadahal, pertumbuhan kita masih enam persen dan inflasi 11 persen,” tuturnya.
Dia mengakui, para pengusaha hanya melihat kondisi yang terjadi di negara-negara tetanggaDi beberapa negara, bank sentralnya mempertimbangkan penurunan suku bunga mendekati nolItu karena pertumbuhan ekonominya negatifNamun, Indonesia berbedaMenurut dia, pada Desember ini bahkan terjadi deflasi meski ada perayaan Natal dan tahun baru.
Di sisi lain, dia minta para pengusaha turut membantu pemerintah dalam memerangi penyelundupanCaranya, tidak memberikan sogokan kepada petugas Bea Cukai yang bisa diajak bekerja sama”Saya yakin, dari ribuan aparat pasti masih ada yang berbuat curangTapi, itu salah Anda juga karena mau memberi merekaKalau Bapak-Bapak temukan aparat yang mau dibayar, jangan dibayar,” cetusnya(tom/wir/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina akan Tindak Tengkulak Elpiji
Redaktur : Tim Redaksi