Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum bisa diharapkan untuk mengingatkan kepala Negara bahwa warga butuh kehadiran Presiden demi tertujunya jaminan warga negara.
Akibatnya, kasus seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung maupun Sumatera Selatan dan teranyar yang terjadi di Bima, NTB tak kunjung usaiPadahal, kasus sengketa antara warga dengan pihak swasta sudah bertahun-tahun terjadi.
"Pertanyaan dari saya, sebenarnya apa yang dilakukan presiden kita? Kok gak ada perubahan, kemajuan, kok gak ada pemulihan dari institusi kita? Di sini yang saya pikirkan, tidak cukup bagi kita, untuk menyalahkan ini itu," kata Irman saat diskusi di Rumah Perubahan, Jakarta, Selasa (27/12).
Irman juga menduga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mengontrol kinerja institusi di bawahnya, sehingga Polri yang semakin membabi buta terhadap warga
BACA JUGA: Ical Desak Kasus Century Dituntaskan di Jalur Hukum
Padahal kata dia, dihadapan perwakilan rakyat saat membacakan sumpah jabatan, Presiden menyatakan akan melindungi segenap bangsa Indonesia."Jangan-jangan Presiden memang tidak perduli pada kepolisian yang punya tugas untuk melindungi warga negara," tandasnya
BACA JUGA: IPW: Copot Pejabat Kepolisian di NTB
BACA JUGA: Sakit, Nunun Tetap Jalani Pemeriksaan
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2011, Kasus DBD Relatif Turun
Redaktur : Tim Redaksi