SBY Tetap di Atas Mega-Prabowo

JAKARTA – Pengamat politik dari Indo Barometer MQodari mengungkapkan, jelang satu tahun di periode kedua kepemimpinan Presiden SBY, tingkat kepuasan masyarakat atas kepemimpinan jendral asal Pacitan itu terus menurun

BACA JUGA: Usut Penyebar Isu Spa di Gedung Baru DPR

Meski demikian, SBY tetap menempati posisi teratas sebagai figur pemimpin yang dipilih oleh publik dibanding Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.    

Menurut Qodari, penilaian tersebut merupakan hasil survei nasional yang dilakukan Indo Barometer pada 9-20 Agustus 2010 di 33 provinsi dengan jumlah responden 1.200 orang, Margin of error dalam survei itu 3,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen”Namun, jika tidak ada nama SBY dalam bursa, nama Megawati dan Prabowo menempati posisi pertama dan kedua yang dipilih masyarakat,” ulas Qodari dalam diskusi ’Parliamentary Threshold, Amandemen UUD 1945 dan Prospek Politik menjelang Setahun SBY-Boediono di Jakarta, Kamis (2/9).
           
Hadir pula sebagai pembicara anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi dan pengamat komunikasi Effendi Ghazali

BACA JUGA: PDIP akan Datangi KPK

”Terkait amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan presiden selama tiga periode, mayoritas masyarakat yang tidak setuju sebesar 47,2 persenSedangkan yang setuju 39,1 persen,” ungkap Qodari seperti dikutip Indo Pos (grup JPNN).

Menanggapi masih muncul nama Megawati, Prabowo dan lainnya dari bursa nama yang dipilih masyarakat, Ahmad Mubarok dengan tegas menyatakan nama-nama itu sudah jadul (jaman dulu, kuno, tua) dan tidak lagi up to date

BACA JUGA: Pemohon Tak Serius, Gugatan Digugurkan

”Menurut saya calon presiden mendatang, yang akan muncul adalah nama yang sama sekali baru yang tidak ada di dalam bursa (Indo Barometer, Red) ituDan bagi kami presiden ke depan tidak harus dari Demokrat,” tegas Mubarok.

Yang terpenting, lanjut Mubarok, bagaimana ke depan sistem presidensil benar-benar bisa terwujud dengan baikDan salah satu caranya adalah dengan memperketat parliamentary threshold (PT) sebesar 5 persen”Dengan begitu, jumlah partai akan mengecil, antara tiga sampai lima partai sajaTidak seperti sekarang dengan PT 2,5 persenYang muncul bukan presidensil, tapi yang kuat adalah DPRPresiden hanya seperti sopir yang dipegangi ke sana ke mari,” ulas Mubarok.

Sementara Effendi Ghazali mengatakan, saat ini masyarakat memang tengah dibayangi disonansi kognitif (kebimbangan)Pasalnya, di satu sisi masyarakat tak ingin ada amandemen UUD 1945 agar presiden bisa dipilih kembali hingga tiga periodeTapi di sisi lain, harus diakui masyarakat pun belum menemui figur lain selain SBY”Tapi jika amandemen UUD 1945 tetap dipaksakan, yang rugi adalah SBYKarena meskipun akhirnya itu lolos, daya tolak terhadap SBY akan sangat tinggi,” ulas Ghozali.(dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan DPRD Pematangsiantar Menuai Kecaman