JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak secara halus usul Fraksi Partai Golkar terkait dengan dana untuk daerah pemilihan (dapil) Rp 15 miliar per anggotaSBY mengakui bahwa usul dana aspirasi memiliki tujuan positif, membuat penganggaran yang sesuai dengan keinginan konstituen
BACA JUGA: KPK Akan Tetapkan Tersangka Baru Lagi
Namun, penganggaran tetap harus dilakukan dalam sistem yang sudah ada."Kalau saya lihat tujuannya, sebetulnya positif
BACA JUGA: Mahfud MD Lebih Percaya Hukum Karma
Presiden berpendapat, anggota DPR, juga DPD, sangat bisa memberikan usul khusus terhadap pemerintah tentang penganggaran yang memenuhi kebutuhan di daerah
BACA JUGA: Dana Aspirasi Sudah Dibahas dengan SBY
"Nah, usul khusus itu masukan dalam sistem, dalam tatanan," ujarnya.SBY mengatakan, mekanisme penganggaran bisa diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang selama ini telah digelar dari tingkat desa hingga nasional"Ada proses ini, proses itu, yang itu kita jalankan, sudah sesuai dengan UU, sesuai dengan konvensi, dan sesungguhnya berjalan," papar presiden.
Presiden mengatakan, anggota DPR tinggal ikut dalam pengawasan"Kalau kita letakkan dalam konteks ini, saya kira ada jalan keluar, tidak perlu harus berlarut-larut ke sana kemari," tuturnya
SBY berharap, ke depan, mekanisme penganggaran bisa lebih baik karena semua terlibat dalam proses"Toh, nanti juga akan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, kemudian ada porsi peran DPD juga untuk ikut berkontribusi dalam kaitan itu," jelasnyaSBY yakin ada jalan keluar yang bisa ditempuh bersama sehingga permasalahan dana aspirasi tidak melebar ke sana kemari
Secara terpisah, politikus senior Partai Demokrat Hayono Isman menyatakan bisa memahami pernyataan Presiden SBY tersebutMenurut dia, usul pengajuan dana dapil selama ini jelas tidak sesuai dengan suasana kebatinan publik"Publik ingin DPR yang benar-benar membela kepentingan dengan cara benar, seharusnya DPR paham soal ini," tegasnya.
Dia melanjutkan, setiap usul DPR seharusnya diuji dahulu, mulai aspek legalitas sampai uji publik"Saya juga heran, kok Golkar yang partai sebesar itu agak kurang cermat melakukannyaGolkar agak sedikit salah langkah," imbuh mantan politikus Golkar tersebut.
Selanjutnya, terkait dengan keutuhan koalisi "karena Golkar mengusulkan dana dapil tersebut sendirian" Hayono yakin bahwa soliditas koalisi tidak akan tergangguSebab, menurut dia, usul dana dapil itu bukan sesuatu yang prinsipiil"Beda misalnya dengan hak menyatakan pendapat atau (kasus Bank) CenturyKalau itu, koalisi harus bersama," tandas Menpora pada era Presiden Soeharto tersebut.
Partai Golkar menanggapi pidato Presiden SBY secara positifSekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, justru tersirat dukungan SBY atas pengajuan dana aspirasiSBY telah memberikan kebebasan menyampaikan aspirasi melalui forum sekretariat gabungan (setgab)"Koalisi tidak mengurangi hak-hak politik untuk proses pemerintahan yang ada," kata Idrus.
Dengan pidato SBY itu, Golkar semakin yakin untuk terus memperjuangkan dana aspirasi dapil tersebut melalui DPRMekanisme yang disebutkan presiden adalah mekanisme yang sesuai dengan tata aturan perundang-undangan"Pidato presiden mendorong pernyataan konseptual, ide-ide yang pro rakyat(Dana aspirasi) ini adalah ide untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Idrus juga membantah bahwa Golkar saat ini keluar dari setgab"Jangankan keluar, berpikir pun kami belum pernah," ujarnyaJustru, menurut dia, setgab saat ini berjalan sesuai dengan idealisme yang diharapkan"Menjadikan setgab sebagai forum ide dan gagasan konseptualIni meyakinkan masyarakat bahwa tidak selalu ada persamaan pendapat," tandasnya(sof/dyn/bay/c3/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seleksi CPNS Curang, NIP Tak Bakal Keluar
Redaktur : Tim Redaksi