jpnn.com - BANDUNG – Data Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Bandung ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih ada yang kurang.
Tercatat, sekitar 350.000 data calon peserta BPJS yang berasal dari Jamkesda kesulitan diproses karena ketidaklengkapan data tersebut.
BACA JUGA: Harga Cabe Rawit Melambung
Ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, kemarin, Kepala Cabang Utama BPJS Kota Bandung, Gatot Subroto menuturkan ketidaklengkapan itu kebanyakan karena ketiadaan alamat, tanggal lahir, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang salah. Dengan begitu, tentu pihaknya tak bisa memproses kartu BPJS bagi para peserta Jamkesda tersebut.
“Karena kalau gak lengkap kan susah. Kelengkapan data ini mempermudah proses pelayanan. Kalau belum lengkap kita gak bisa pindahkan ke database sehingga kita terpaksa melayani secara manual,” kata Gatot.
BACA JUGA: Jalur KA Banjar-Pangandaran Siap Diaktifkan Lagi
Dengan pelayanan manual ini, tentunya pelayanan yang dilakukan oleh pihak BPJS pun belum bisa optimal. Pasalnya, sampai saat ini, antrian di kantor BPJS selalu membludak seiring belum masuknya data ke database. Terlebih dalam sehari, pihaknya pun melayani hampir 3.000 jiwa calon peserta BPJS.
“Idealnya kami kan melayani 2.000 peserta. Jadi mohon maaf kalau dalam sehari gak bisa terlayani semuanya. Bukan karena kami membatasi. Kalau udah gak manual antrian tentunya akan berkurang. Karena kita juga prosesnya kan cepat,” ucap Gatot.
BACA JUGA: Becak Juga Ditilang
Oleh karena itu, Gatot pun mengaku telah melakukan konsolidasi dengan seluruh Kecamatan di Kota Bandung untuk sesegera mungkin melengkapi data tersebut. Targetnya sendiri, sambung Gatot, ia harapkan pada akhir Januari ini semua data peserta Jamkesda yang dialihkan ke BPJS bisa selesai seluruhnya.
“Targetannya akhir Januari bisa selesai. Saya juga challenge ke para Camat. Kalau sudah selesai dia lapor ke Pak Wali dan kita proses dan distribusi duluan. Jadi saya harap bisa cepat selesai,” ucapnya.
Nantinya, lanjut Gatot, ketika semua data sudah masuk, data tersebut akan tetap di-update per tiga bulan. Ini dilakukan agar bantuan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin di Kota Bandung bisa tepat sasaran.
“Karena tak jarang kemiskinan ini ada siklusnya. Misalnya ada keluarga miskin baru atau yang miskin perekonomiannya sudah dinilai membaik. Jadi kita update terus,” ujarnya seraya menuturkan bahkan Pemkot akan menggelar rapat sebulan sekali untuk mengevaluasi data tersebut.
Adapun untuk masyarakat umum yang mau mendaftar program BPJS ini, kata Gatot, sudah bisa dilakukan sejak awal Januari lalu. Pendaftarannya sendiri, dilakukan secara mandiri ke Kantor BPJS dengan membayar premi sesuai kelas yang dipilih.
“Yang di luar Jamkesda bisa menyusul daftar sendiri. Dengan membayar premi 22.500 per jiwa per bulan untuk kelas III, 42.500 per jiwa per bulan untuk kelas II, dan 59.500 per jiwa per bulan untuk kelas I,” pungkasnya. (fan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Curigai Ada Korupsi Proyek Masjid Agung
Redaktur : Tim Redaksi