Sejarah Naik Turun Hubungan Kurdi-Irak

Minggu, 01 Oktober 2017 – 06:48 WIB
Beberapa perempuan anggota Peshmerga usai mencoblos di Irbil. Foto: AFP

jpnn.com - Etnis Kurdi di Irak sudah berpuluh-puluh tahun memperjuangkan kemerdekaan. Mulai cara damai sampai pemberontakan bersenjata pernah digunakan suku bangsa yang tinggal di wilayah utara Irak tersebut.

Namun, tidak pernah suara mereka sekeras dan sejelas Senin (25/9) lalu. Sekitar 2,8 juta Kurdi memilih "ya" dalam referendum kemerdekaan.

BACA JUGA: Ketika Musuh Jadi Teman demi Menjegal Kurdistan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Irak tentu tidak begitu saja merelakan wilayah Kurdi lepas. Bersama beberapa negara Timur Tengah lainnya, serta Amerika Serikat, mereka berusaha menjegal mimpi warga Kurdi.

Berikut sejarah singkat hubungan Irak-Kurdi dari tahun ke tahun. (dil/jpnn/jpg)

BACA JUGA: Dikeroyok Irak Cs, Kurdi Bertahan demi Kemerdekaan

1920 – Pasal 64 Treaty of Sevres yang disepakati Ottoman dan League of Nations memberikan peluang bagi kaum Kurdi yang tinggal di Kota Mosul untuk membentuk pemerintahan mandiri.

1932 – Kurdi menuntut haknya untuk membentuk otonomi khusus di Iraq. Tapi, permintaan itu tak dikabulkan.

BACA JUGA: Ingin Merdeka, Kurdi Langsung Dikeroyok Enam Negara

1958 – Iraq mengesahkan konstitusi baru yang mengakui hak-hak nasional kaum Kurdi. Mullah Mustafa Barzani yang sempat bersembunyi di Rusia kembali ke Iraq.

1961 – Sekelompok kaum Kurdi memberontak terhadap pemerintah Iraq. Pemberontakan berhasil dipadamkan. Partai Demokratik Kurdi alias Kurdistan Democratic Party (KDP) yang berdiri pada 1946 dibubarkan.

1970 – Pemerintah Iraq dan partai-partai politik Kurdi meneken kesepakatan damai. Bahasa Kurdi diakui sebagai bahasa negara dan Iraq mengamandemen konstitusi dengan mencantumkan suku Kurdi sebagai salah satu etnis Iraq. Kurdi juga mendapatkan otonomi khusus.

1980 – Pecah perang antara Iran dan Iraq. KDP berpihak pada Iran.

1988 – Ribuan warga sipil Kurdi tewas akibat serangan gas di Kota Halabja, dekat perbatasan Iran. Human Rights Watchdog dan otoritas Kurdi yakin rezim Iraq (saat itu dipimpin Presiden Saddam Hussein) sebagai dalang.

2002 – KDP dan Patriotic Union of Kurdistan (PUK) yang lahir di Damaskus pada 1975 sepakat untuk bekerja sama membentuk pemerintahan baru. Massoud Barzani dan Jalal Talabani jadi pemimpin bersama.

2003 – Pasukan AS menguasai Irbil dan menumbangkan rezim Saddam. Kurdi menguasai Kirkuk dan Mosul.

2005 – Parlemen Kurdi kali pertama menggelar pertemuan di Irbil. Massoud Barzani terpilih sebagai presiden Kurdistan Regional Government (KRG).

2014 – Pemerintah pusat menunda transfer pendapatan Kurdi. Akibatnya, KRG tak bisa membayar gaji para pegawai pemerintah Kurdi. KRG resmi memasarkan minyak yang didistribusikan lewat pipa minyak di areanya.

2014 – Presiden KRG Barzani mengumumkan rencana untuk menggelar referendum kemerdekaan. Pengumuman pada Juni itu lantas ditangguhkan pada September karena Peshmerga sibuk memerangi ISIS.

2016 – Pemerintah Iraq mengurangi jatah persentase pendapatan untuk Kurdi dan AS melarang Kurdi bertransaksi minyak langsung dengan para pebisnis Negeri Paman Sam.

Sumber: BBC, New York Times

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kurdi Irak Gelar Referendum, Iran dan AS Khawatir


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler