JAKARTA -- Sikap para bupati yang menolak sekretaris daerah (sekda) sebagai pejabat pembina pegawai, ditanggapi Mendagri Gamawan FauziDia mengaku sudah menerima sikap penolakan itu dari para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)
BACA JUGA: Korupsi Proyek Listrik, Pejabat ESDM Ditahan KPK
Kepada pengurus Apkasi, Gamawan mengaku sudah menjelaskan argumentasinya mengenai pentingnya sekda sebagai pejabat pembina pegawai, yang nantinya akan dimasukkan ke revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemda.
Gamawan mengatakan, para kepala daerah, khususnya bupati, tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan sekda melakukan politisasi PNS, terutama saat sekda ikut maju sebagai calon di pemilukada
BACA JUGA: Hakim Imas Disebut Mau Terima Recehan
Jika kepala daerah menilai sekda telah bermain politik, maka kepala daerah itu berhak untuk mengusulkan pergantian sekda."Kalau sekda melakukan politisasi, kepala daerah bisa mengusulkan pergantian
BACA JUGA: Wartawan Dipolisikan, Kapolri Akan Turunkan Propam
Seperti diketahui, untuk pengisian jabatan sekda kabupaten/kota, nama-nama calonnya harus diusulkan gubernur ke mendagriSedang untuk sekda provinsi, diusulkan gubernur ke presiden melalui mendagri.Gamawan menjelaskan, siapa pun, baik itu incumbent, sekda, atau pun yang lain, semua berhak untuk ikut mencalonkan diri di pemilukadaSelama kepala daerahnya tegas menjaga netralitas PNS, maka harus juga menjaga agar sekda dan bawahannya yang lain tidak terseret arus politik"Yang penting, kepala daerah itu, pegang sekdanya, maka ke bawahnya akan selesai (bisa dikendalikan, red)," terang mantan gubernur Sumbar itu.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Eksekutif Apkasi, Rudy Alfonso, menceritakan, para bupati menolak alasan yang diajukan para pejabat di pusat, seperti dikemukakan Mendagri Gamawan FauziJika posisi kepala daerah sebagai pembina pegawai dianggap sebagai biang maraknya politisasi PNS saat pemilukada, kata Rudy, alasan itu tidak logisDi bawah sekda pun, katanya, politisasi PNS tetap sulit dicegah.
"Memangnya tidak ada sekda yang ikut nyalon (di pemilukada, red)? Kalau sekda yang menjadi pembina pegawai, ya berarti juga tidak akan menjawab persoalan mengenai politisasi PNS," terang Rudy Alfonso kepada JPNN ini di Jakarta, Kamis (14/7)(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Tak Akan Lindungi Johnny Allen dan Nurpati
Redaktur : Tim Redaksi