jpnn.com, JAMBI - Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik mengatakan kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jambi membuat hari mereka lega.
Selalin memberi arahan terkait anggaran, mereka juga mendapat solusi dari berbagai hal yang menyangkut anggaran.
BACA JUGA: Merasa Jujur di Kasus e-KTP, Miryam Tolak Dakwaan dari Jaksa KPK
“Kami sangat sangat terimakasih. Sebab, OPD mendapat arahan perbaikan secara gratis dan pendampingan dalam merencanakan anggaran. Intinya ini sangat membantu dan usulan yang diberikan juga untuk kemajuan Jambi,’‘ katanya seperti dilansir Jambi Ekspres (Jawa Pos Group) hari ini.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Adlinsyah M Nasution (Choki) dalam kunjungannya memang memberi arahan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.
BACA JUGA: Honor Kegiatan PNS Banyak tak Pas, KPK Usulkan Dihapus Lalu Dialihkan ke TPP
Dia membahas terkait beberapa rencana pembangunan sistem di masing-masing OPD. Seperti Bappeda ke depan harus ada E-Planing. Kemudian BPKAD ke depan juga harus memiliki E-Budgeting. Setelah itu PTSP membuat sistem E-Perizinan.
‘‘Selain itu, sumber daya juga akan akan kita dorong untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku,’‘ katanya.
BACA JUGA: Kebiasaan Buruk Mudah Menular, ?Djarot Ingin Gaet KPK
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, AR Syahbandar, mengatakan, dengan kedatangan KPK ini diharapkan ada perubahan pelayanan di OPD yang ada dilingkungan pemerintah Provinsi Jambi.
‘‘Ya semoga yang belum baik dapat diluruskan,’‘ katanya.
Terkait dengan penghapusan honorarium kegitan, Syahbandar, mengaku engan berkomentar banyak dan menyerahakan permasalahan ini sepenuhnya kepada pihak eksekutif untuk melakukan pengkajian lebih lanjut.
Untuk peningakatan pelayanan dari manual ke elektronik, politisi Gerindra ini sedikit memiliki keraguan. Pasalnya masih banyak PR yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi, seperti pembanguan JBC, Pasar Angso Duo, dan pelabuhan Ujung Jabung.
Lanjutnya, sebelumnya Pemprov Jambi pernah gagal untuk pelayanan E-Samsat yang pernah direncanakan sebelumnya. Disini ia mengharapkan sebelum melaksanakan lebih baik ada perbaikan pada sumberdaya yang ada.
‘‘Perangkat juga harus dipertimbangkan, jangan sampai membuat keputusan yang seolah dipaksakan,’‘ pungkasnya. (nur)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Dorong Pengusaha Laporkan Indikasi Suap Pertambangan
Redaktur & Reporter : Budi