Sekjen BSDMI Mengaku Tak Tahu Apa-apa

JAKARTA - Rekam jejak Irwanur Latubual di Jakarta, sama kaburnya dengan informasi mengenai Badan Sumber Daya Manusia Indonesia Pemerhati Pengembangan Ekonomi Daerah (BSDMI P2ED) yang disebut-sebut didirikan dan dikepalainyaYang jelas, pihak Istana Negara sendiri secara resmi telah membantah adanya nama Irwanur Latubual sebagai salah seorang staf ahli Presiden.

Bahkan BSDMI P2ED yang disebut bakal jadi kementerian pun, sudah disebut fiktif oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

BACA JUGA: Mahfud Berharap pada Penyelidikan Polisi

Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek pun meminta seluruh kepala daerah agar segera memberikan laporan, karena dipastikan aktivitas lembaga ini sudah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan keterangan sumber JPNN yang menjadi salah satu korban, disebutkan jika BSDMI berkantor pusat di Jalan Tugu Proklamasi dan Sekretariat Negara, JakartaSaat dilakukan pengecekan, tidak ada nama Jalan Tugu Proklamasi

BACA JUGA: Pengamat: Bisa Saja Melibatkan Orang Dalam Istana

Yang ada hanya Tugu Proklamasi di Jalan PengangsaanSementara di Sekretariat Negara, sudah langsung dibantah juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha

BACA JUGA: Mahfud MD Hanya Mau Temui Ketua

"Tidak ada badan itu di lingkungan Istana Kepresidenan," tegasnya.

JPNN pun coba menghubungi sosok yang disebut sebagai Kepala Kanwil BSDMI Riau bernama Heri SusantoNamun nyatanya, Heri pun mengaku tidak tahu apapun tentang siapa sebenarnya Irwanur, serta hanya bisa menyerankan untuk menghubungi Syafudin yang menjabat sebagai Sekjen BSDMI (Pusat) di Jakarta.

Saat akhirnya berhasil dihubungi, Syafudin pun terkesan gelagapan menjawab semua pertanyaanMalah anehnya, Syafudin yang mengaku baru diangkat menjadi Sekjen BSDMI pada Januari lalu itu, mengaku tidak tahu dasar pembentukan organisasi, bahkan tidak tahu letak Sekretariat Negara yang disebut sebagai salah satu kantor pusat BSDMI.

"Saya hanya ditugasi Pak Irwanur (untuk) menjadi SekjenBerkas kepegawaian saya masih sedang diusulkanKatanya tahun depan," jawab SyafudinJawaban yang terdengar aneh, mengingat bila benar badan ini bakal menjadi kementerian, maka seharusnya Syafudin yang berpangkat Sekjen adalah seorang pejabat eselon dengan pangkat tinggi.

Saat hal itu ditanyakan (ulang), lagi-lagi dia mengaku tidak tahu apa-apaDia bersikukuh hanya menjalankan perintah Irwanur yang mengaku sebagai staf ahli Presiden ituTermasuk menurutnya, perihal perekrutan pegawai di seluruh daerah di Indonesia yang dijanjikan bakal menjadi PNS.

Bahkan, perihal perekrutan CPNS dengan (keharusan) membayar sejumlah uang pun, Syafudin mengaku hal tersebut adalah kebijakan IrwanurSemua uang tersebut juga menurutnya, diserahkan kepada Irwanur sebagai Kepala Badan yang ditunjuk Presiden"Sebenarnya kami tidak pernah menjanjikan jadi PNSHanya mengupayakan, kalau nanti badan ini sudah resmi jadi kementerianKami rencanakan tahun depan," jawabnya enteng.

Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek pun, saat awalnya dikonfirmasi hanya tertawa dan mengatakan bahwa kasus ini sangat besar kemungkinan adalah sebuah penipuan"Lebih baik berhati-hati, dan waspadalahKami juga akan peringatkan seluruh kepala daerah," katanya.

Sedangkan Julian Aldrin Pasha selaku juru bicara kepresidenan sekaligus staf khusus Presiden bidang Dalam Negeri, mengaku bahwa pihak kepresidenan tidak bisa berbuat banyak terhadap aksi 'staf ahli gadungan' kepresidenan bernama Irwanur Latubual ituMeski disebut telah banyak korban berjatuhan, namun menurut Julian, sikap tegas baru bisa diambil bila sudah ada yang memberi laporan resmi sebagai korban.

"Harus ada yang memberi testimoniKalau tidak ada korban yang melaporkan secara langsung, sulit bagi kita untuk berbuat sesuatuKami juga tidak bisa cuma berdasarkan dari sumber berita," ungkap Julian.

Mengenai penggunaan atribut Istana Kepresidenan bahkan dengan mencatut nama Presiden, Setneg, serta menteri, Julian mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa memberikan sebatas imbauanMenurutnya, diharapkan agar seluruh masyarakat di daerah harus lebih waspada, selain pengawasan dilakukan secara lebih ketat oleh kepala daerah.

Sementara itu, salah seorang korban yang tak mau disebutkan namanya, kepada JPNN mengatakan bahwa seharusnya pihak Istana Kepresidenan tidak hanya sekadar mengimbau, tetapi bersikap tegas dengan menangkap IrwanurKarena menurutnya, tidak mungkin mereka (korban) harus membuat laporan, lantaran jika benar kasus ini adalah penipuan, mereka justru harus menanggung malu yang luar biasa.

"Semua tetangga, keluarga, istri, suami..semua sudah tahu kami ini akan diangkat jadi PNSSudah mengeluarkan uang banyakKalau sampai kami harus melapor dan diliput media untuk mengungkap siapa Irwanur ini, pasti sangat malu sekali," ujar sang narasumber.

"Apalagi saat memberikan uang, tidak pakai kwitansi, karena kami sudah percaya pada BSDMI iniPaling (kini) cuma bisa pasrah menunggu kepedulian Presiden pada nasib kami," tambah sosok yang mengaku sudah mengeluarkan uang puluhan juta rupiah kepada Irwanur saat berada di Pekanbaru pekan lalu itu(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BSDMI P2ED Telah Kelabui Banyak Kepala Daerah