jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mengharapkan kualitas demokrasi Indonesia tetap bisa terjaga selama pandemi Covid-19.
Menurut Helmy, Economist Intelligent Unit (EIU) mencatat penurunan kualitas demokrasi Indonesia, termasuk di banyak negara selama pandemi.
BACA JUGA: Sultan Jelaskan Relasi Islam dan Demokrasi Indonesia di Loughborough University
Oleh karena itu, tambah dia, penting bagi Indonesia untuk menjawab tantangan demokrasi di tengah pandemi.
“Ada sejumlah tantangan bagi demokrasi,” kata dia dalam diskusi bertajuk Menuju Bali Democracy Forum: Demokrasi di Era Pandemi, Menjawab Tantangan Dari Setiap Negeri, Jumat.
BACA JUGA: Wilayah Ibu Kota Negara Baru Sering Dilanda Bencana, Ini Ancaman Serius, Pak Jokowi Harus Tahu
Anggota Komisi I DPR RI itu menilai dunia digital dengan segala manfaatnya juga bisa membawa dampak buruk bagi demokrasi.
Di dunia maya informasi yang mengancam demokrasi bertebaran dan sangat mudah diakses.
BACA JUGA: Kejadian di Bontang Harus Menjadi Perhatian Bagi Seluruh Orang Tua, Penting!
“Paham-paham transnasional disebar melalui pelantar digital. Paham-paham itu memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi,” ujarnya.
Dia menjelaskan prinsip demokrasi juga mengizinkan adanya perbedaan pendapat sehingga membuat penyebaran paham itu terjadi.
Hal yang bisa dilakukan ialah meningkatkan pemahaman masyarakat atas isu-isu yang ada.
Di sisi lain, kata dia, perlu juga dipahami demokrasi bukan hanya soal hak berbeda pendapat. Proses demokratisasi membutuhkan waktu panjang.
Pakar politik internasional Universitas Paramadia Mahmud Syaltout menambahkan dampak nyata pandemi adalah tekanan ekonomi.
Pada situasi tersebut demokrasi transaksional makin marak dan para calon petahana di pemilu cenderung diuntungkan.
Tekanan ekonomi juga membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman. Padahal, demokrasi membutuhkan keragaman.
"Ini tercermin dari kasus Charlie Hebdo di Prancis. Selama pandemi, seperti kelompok lain, toko-toko milik warga muslim Prancis tutup. Bisnis jasa mereka tidak berjalan. Mereka jadi sensitif,” kata dia.
Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor itu menerangkan di sejumlah negara lain tekanan ekonomi berujung pada penggulingan pemerintah. Bahkan, ada kudeta yang antara lain dipicu alasan itu.
Dia juga menyebut demokrasi memang harus ditumbuhkan dari dalam negeri sebab pemaksaan dengan alasan mendorong demokratisasi ialah pelanggaran.
“Ada negara-negara yang mengintervensi negara lain dengan alasan mendorong demokrasi. Tindakan itu melanggar demokrasi,” kata dia. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wanita Berjilbab Ini Langsung Mengiyakan Ajakan Kakak Angkatnya Berbuat Terlarang
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Fathan Sinaga