Sekolah Gratis Sebatas Iklan

JAKARTA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai gagal memenuhi tiga hal yang ingin dicapai di bidang pendidikanTiga hal itu adalah perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan perbaikan tata kelola anggaran atau akuntabilitas.

Penilaian itu datang dari Koordinator Divisi Pendidikan Indonesia Corruptions Watch (ICW) Ade Irawan

BACA JUGA: UAN Dianggap Merampas Kewenangan Pendidik

Menurutnya, hingga kini belum semua lapisan masyarakat bisa memperoleh hak pendidikan yang murahDalam hal perluasan akses pendidikan, justru yang terjadi dari tahun ke tahun adalah peningkatan biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa.

Hasil riset ICW di lima daerah yang mewakili daerah perkotaan dan pedalaman ditemukan bahwa orang tua siswa SD harus mengeluarkan rata-rata Rp3 juta per tahun pada 2006

BACA JUGA: Guru jadi Tim Sukses UAN

Sedang pada 2008 meningkat menjadi Rp4 juta per tahunHal ini sangat ironis lantaran sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BACA JUGA: Menag Minta Tambahan Dana Rp 2,3 Triliun

"Jadi sekolah gratis itu hanya ada di iklan sajaDaripada pasang iklan mahal-mahal, lebih baik dana itu untuk pendidikan gratis saja," ujar Ade Irawan dalam sebuah diskusi berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional di Jakarta, Senin (4/5).

Sementara itu, yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu, pemerintah juga belum berhasil mencapai hal tersebutDilihat dari out put pendidikan berupa lulusan dari perguruan tinggi misalnya, daya saingnya pun masih rendah dibanding lulusan perguruan tinggi negara-negara tetanggaBila pemerintah suka bangga dengan banyaknya juara olympiade misalnya, itu juga tidak bisa diklaim sebagai wujud peningkatan mutu pendidikan bangsa ini"Karena yang juara olympiade itu tidak mewakili seluruh siswaYang harus diingat, peserta olympiada itu kan melalui proses karantina," ujar Ade.

Untuk poin ketiga yakni upaya akuntabilitas publik, ICW juga menilai pemerintahan SBY, terutama Mendiknas Bambang Sudibyo, juga belum berhasil"Dalam lima tahun ini Depdiknas lebih banyak mengiklankan dirinya sendiriDepdiknas cenderung narsisMestinya lebih banyak upaya untuk mempermudah publik mengakses data penggunaan anggaran di Depdiknas," ujarnya.

Ade juga menyatakan bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan dana di Depdiknas selalu dengan opini disclaimer"Itu salah satu indikasi upaya perbaikan akuntabilitas belum berhasil," ujarnya(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyimpangan Dana Pendidikan di Kalbar