"Ada sisi lain yang ternyata amat penting dan strategis yang semestinya tidak boleh diabaikan oleh pimpinan DPR yakni institusi Kesekjenan selaku pengelola keuangan dan administrasi lembaga DPR," kata Sebastian Salang, di Jakarta, Selasa (27/10).
Selama ini, lanjutnya, setiap kali ada isu kontradiktif terkait penggunaan APBN oleh DPR selalu dipersepsi masyarakat sebagai kehendak Anggota dan Pimpinan DPRPadahal persepsi itu tidak selamanya benar, karena ada institusi pemerintah berbentuk kesekjenan yang sering terlibat dengan praktek mark up dan transaksi fiktif
BACA JUGA: Mafia Berkeley Halangi Kemandirian Ekonomi
"Tapi masyarakat pasti mempersepsi bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPR, Padahal yang terjadi tidak demikian," ujarnya.Kalau sisi kesekjenan DPR ini tidak dibenahi secepat mungkin, jangan harap, kinerja Anggota dan Pimpinan DPR akan membaik
Jika pimpinan DPR tetap bersikukuh mempertahankan cara-cara kerja kesekjenan yang dikomandoi oleh Nining Indra Shaleh itu, Sebastian yakin pada akhir masa jabatannya nanti Anggota dan Pimpinan DPR periode 2009-2014 ini akan bernasib sama dengan Anggota dan Pimpinan DPR periode 2004-2009
BACA JUGA: Budayakan Reformasi Birokrasi
"Artinya masyarakat akan memberikan vonis sebagai anggota dewan pemalas, boros dan tidak punya komitmen terhadap prinsip-prinsip efisiensi dalam memnggunakan uang rakyat," ujarnya.Menjawab pertanyaan adanya kebijakan baru berupa pengam-alihan seluruh proses pengadaan logistik di DPR oleh Ketua DPR? Sebastian Salang menilai langkah tersebut sebagai upaya setengah hati
BACA JUGA: Kenaikan Gaji Pejabat Tidak Berkeadilan
Kesekjenan diperbaiki tim dan kinerjannya, lalu pengambil keputusan tetap ada di tangan pimpinan DPRJadi jangan tanggung-tanggung kalau ingin perubahan," tegasnya. (fas/JPNN)BACA ARTIKEL LAINNYA... Titik-titik Kecurangan Seleksi CPNS Diawasi Ketat
Redaktur : Tim Redaksi