Selain Divestasi, Naikkan Royalti

JAKARTA – Pemerintah berniat menambah porsi kepemilikan saham di PT Freeport IndonesiaHingga saat ini, komposisi ibarat bumi dan langit karena 90,64 persen sahamnya menjadi milik Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc

BACA JUGA: Pemprov Ngotot Minta Golden Share Inalum

Pemerintah Indonesia hanya kebagian 9,36 persenMcMoRan Copper & Gold Inc adalah salah satu perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang berpusat di Amerika Serikat.
 
Dengan komposisi kepemilikan saham yang tidak seimbang itu, pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan fungsi pengawasan internal secara maksimal

BACA JUGA: Empat Tahun, Orang Kaya di Indonesia Naik Lipat Dua

Itulah sebabnya pemerintah memasukkan klausul divestasi dalam renegosiasi kontrak karya PT Freeport, perusahaan yang menambang emas dan tembaga di Grasberg, Papua.

Yang jadi soal, upaya mendapatkan saham lebih banyak dari Freeport itu tidak mudahIni karena dalam kontrak karya generasi kedua pada 1991 tidak dimasukkan klausul kewajiban divestasi Freeport kepada pemerintah Indonesia, tetapi pemerintah tidak pesimistis.
 
"Renegosiasi terus berjalan dengan semangat win win solution

BACA JUGA: Ditjen Pajak Kerahkan 6.000 Petugas Sensus

Kita tidak perlu terlalu banyak bicaraYang penting hasilnya nanti," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta RajasaSelain divestasi, klausul penting lain yang diajukan pemerintah adalah peningkatan royalti atau penerimaan negara, luas lahan, dan kewajiban memproduksi hasil tambang di dalam negeri mulai 2014.

Rupaya, upaya mendapatkan divestasi saham Freeport dilakukan melalui Pusat Investasi Pemerintah, sebuah badan layanan umum (BLU) yang beroperasi di bawah kendali Kementerian KeuanganKepala PIP Soritaon Siregar mengatakan, pihaknya memersiapkan rencana membeli saham tiga perusahaan pertambangan yang dikuasai asing, yakni PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Tujuannya, merapikan pembayaran pajak oleh perusahaan ke negara, mengontrol hasil ekstraktif tambang, memastikan perusahaan menjalankan fungsi sosial melalui CSR (Corporate Social Responsibility), serta memaksimalkan dampak positif perusahaan bagi masyarakat sekitar"Kalau memiliki jumlah saham signifikan, kita bisa menempatkan komisaris yang bertugas melakukan pengawasan," ujar Soritaon.

Saat ini PIP sedang fokus menyelesaikan pembelian sisa saham divestasi PT NewmontSetelah itu akan mengambil alih PT Inalum yang akan habis masa kontraknya pada 2013Baru kemudian berupaya membeli saham PT Freeport"Soal Freeport itu urutan terakhirTim renegosiasi masih sedang bekerjaKami fokus dulu ke Newmont dan Inalum," jelas Soritaon.

PIP yakin tidak ada pelanggaran dalam pembelian tujuh persen saham PT Newmont senilai USD 246,8 jutaSementara DPR berkeyakinan pembelian itu harus meminta persetujuan wakil rakyat terlebih dahuluSemua pihak masih harus menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bakal segera diserahkan ke DPR.
 
Soritaon menjelaskan, jika pembelian itu bisa dilaksanakan, maka pemerintah berhak mendapatkan satu kursi komisaris di perusahaan penghasil emas dan tembaga tersebut"Kita akan cari komisaris yang betul-betul profesional," tegas Soritaon.

Pemerintah melalui PIP juga sudah siap mengambil alih seluruh saham PT Inalum, perusahaan pusat peleburan aluminium terpadu yang berada di Sumatera Utara"Kami sudah menyiapkan anggaran Rp 2 triliun dari total kebutuhan dana sekitar USD 700 juta (Rp 6,3 triliun)," kata Soritaon.

Dia menjelaskan, PIP sudah mendapatkan persetujuan DPR atas usul investasi sebesar Rp 3,2 triliun untuk 2012Rencananya, Rp 1,2 triliun dana PIP digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan jembatanSisa Rp 2 triliun digunakan untuk mengangsur pembelian Inalum"Untuk menutup kekurangan dana investasi yang dibutuhkan, pada 2013 PIP akan meminta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun," jelas Soritaon.

Seperti diketahui, pemerintah memastikan bakal mengambil alih pengelolaan PT Inalum pada 2013Perusahaan ini sudah beroperasi selama 30 tahunJepang sebenarnya masih berkeinginan dan sudah mengajukan proposal untuk perpanjangan penanganan proyek itu, tetapi pemerintah tetap berkeinginan mengambil Inalum.

Saat ini proses pengambilalihan saham 58,8 persen PT Inalum milik konsorsium Jepang masih dalam tahap audit oleh tim yang dipimpin Menteri Perindustrian MS HidayatAudit yang dilakukan tim Kemenperin tersebut menyangkut tiga aspek, yakni audit finansial, audit peralatan, dan audit manajemenAudit ini sangat penting sebelum nantinya 100 persen saham PT Inalum diambil alih pemerintah.

Jika pembelian saham dua perusahaan pertambangan yang dikuasai asing itu sukses, bidikan selanjutnya adalah PT Freeport"Tingkat kesulitan masuk ke Freeport memang lebih tinggiKita berharap tim renegosiasi pemerintah sukses memasukan klausul divestasi," kata Soritaon(dri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... UU Rusun Beri Banyak Fasilitas