JAKARTA - Pemerintah lagi-lagi mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan gubernur dalam pembuatan soal dan pelaksanaan ujian tertulis untuk seleksi CPNSKoordinasi pembuatan tes itu semestinya dilakukan baik untuk pelamar umum maupun honorer kategori II (yang tidak didanai APBN/APBD).
"Untuk efisiensi dan efektifitas pembuatan soal dan pelaksanaan ujian tertulis harus dikordinasikan dengan gubernur selaku wakil pemerintah di daerah," kata Sekretaris KemenPAN&RB Tasdik Kinanto, Selasa (12/4).
Dengan dikoordinasikan gubernur, lanjutnya, maka diharapkan biaya penyusunan soal dan pelaksanaan tes bisa lebih murah
BACA JUGA: Tahanan dan Napi Narkoba Masih Bisa Fly
Selain itu, gubernur juga akan mudah melakukan pengawasan saat pelaksanaan seleksi CPNSHanya saja Tasdik juga mengakui, beberapa gubernur mengeluhkan sikap bupati/walikota yang enggan berkoordinasi dengan provinsi
BACA JUGA: SBY Tak Mau Dianggap Hambat Pemeriksaan Kada
"Adanya otonomi daerah terkadang menimbulkan efek negatif jugaBACA JUGA: Jerat Cirus Sinaga, Polisi Kerahkan Ahli Bahasa
Dengan alasan, mereka dipilih oleh rakyat," ujarnya.Para bupati/walikota akan lebih tambah enggan berkoordinasi dengan gubernur, bila anggarannya besarSebab, pemerintah kabupaten/kota ingin melaksanakannya sendiri tanpa campur tangan gubernur.
"Ada juga yang bilang kalau dikoordinasikan gubernur malah tambah kacauPadahal kan tidak mesti demikianPemerintah pusat tidak mungkin mengawasi seluruh kabupaten/kotaItu sebabnya, perpanjangan tangan pusat ya gubernur itu," terangnya(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Istana Rahasiakan Opsi Penyelamatan Kru MV Sinar Kudus
Redaktur : Tim Redaksi