JAKARTA--Deputi Menpan Bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho mengatakan, soal-soal yang akan diujikan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibuat oleh pimpinan instansi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri setempatMereka ini juga yang nantinya melakukan pemeriksaan terhadap hasil ujian CPNS.
“Pusat tidak bisa melakukan pemeriksaan hasil ujian CPNS
BACA JUGA: Distribusi Formasi CPNS Ditetapkan 14 Juli
Karena itu kewenangan daerah masing-masing,” kata Ramli Naibaho di Jakarta, Jumat (3/7). Untuk meminimalisasi terjadinya kolusi, proses pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasiMenurut Kepala Biro Umum Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pepen Effendi, jika pemeriksaan dilakukan manual sama saja menyalahi sistem
BACA JUGA: Takut Disemprit Bawaslu, KPK Urung Undang Capres
Sebab sistem komputerisasi dimaksudkan untuk mengurangi human error dan meningkatkan objektivitas karena sebelumnya pemeriksaan manual kurang akurat sehingga menimbulkan protes dari pelamar."Kalau kemudian dalam tes itu ada pelamar yang hasilnya tidak terbaca berarti ada yang salah dengan sistemnya
BACA JUGA: Nagabonar Bikin Heboh KPK
Tapi itu bukan berarti pemerintah daerah kemudian mengambil kebijakan mengulang pemeriksaan secara manual lagi karena itu sama halnya dengan mempermainkan sistem," beber Pepen.Dia menyarankan, Pemda bersama ahli di perguruan tinggi untuk mengatur sistem komputernya lagi agar kesalahan seperti itu tidak terjadi lagi"Yang jelas tidak ada itu pemeriksaan manual lagiKita ini mau maju atau mundur ke belakang," tegas Pepen yang dihubungi terpisah via telepon.
Baik Ramli maupun Pepen mengimbau agar masyarakat termasuk media ikut mengawasi pelaksanaan seleksi CPNS“Jika terjadi KKN laporkan ke polisi setempatKalau tidak ditanggapi, laporkan ke PoldaKalau tidak ditanggapi lagi, lanjutkan ke Polri dan pusat,” ujar Ramli
Rawannya potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses seleksi CPNS dikeluhkan para calon pelamar. “Namanya seleksi CPNS pasti susah lepas dari KKN dan ini tiap tahun terjadiIronisnya meski selalu diprotes tetap saja ada kolusinyaYang masuk pasti anak-anak pejabat dan legislator,” ujar Yomarianti, salah satu karyawan media cetak terkenal di Jakarta.
Dia melihat yang paling terjadi KKN adalah di daerah karena tidak terpantau langsung oleh pemerintah pusat“Saya sering melakukan pemantauan seleksi CPNS daerahSaya lihat kolusinya banyak, yang lulus biasanya punya orang dalamTak heran, setiap selesai seleksi pasti ramai demo,” tuturnya (esy/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Cocok, Jasa Marga Positif jadi Operator Suramadu
Redaktur : Tim Redaksi