Sembilan Kanwil Pajak Rawan Mafia

JAKARTA - Reformasi birokrasi dan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja pegawai Pajak, didesak untuk segera dilakukan dalam waktu secepatnyaDesakan datang dari Panja Pajak DPR RI

BACA JUGA: Takut Giring Opini Publik, Kapolri Larang Susno ke DPR

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak, Rabu (7/4), disepakati bahwa Panja Pajak akan segera memanggil 9 kepala Kanwil Pajak yang bertugas di Provinsi yang dinilai rawan mafia pajakBahkan keterangan dari 9 kepala Kanwil pajak ini dinilai penting guna pengungkapan kasus dengan tersangka Gayus Tambunan.

Adapun sembilan Kanwil Pajak yang diduga kalangan dewan banyak menyimpan mafia pajak adalah Kanwil Pajak Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar), Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara (Sumut), Riau, Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Timur (Kaltim).

‘’Kita minta kesembilan Kanwil ini untuk datang ke Panja Pajak, karena rawan sekali dengan penggelapan pajak

BACA JUGA: Karena Gayus, Iklan Pajak Segera Diganti

Karena di lokasi-lokasi Kanwil ini kita nilai patut segera dilakukan evaluasiBahkan kalau perlu, agar evaluasi benar-benar maksimal, non aktifkan sementara kepala Kanwil Pajak di wilayah ini untuk sementara waktu,’’ kata anggota Panja Pajak Maiyasyak Johan pada wartawan usai RDP.

Dari sembilan Kanwil Pajak tersebut kata Maiyasyak, terdapat tiga masalah inti yang ingin diketahui oleh Panja Pajak

BACA JUGA: 1500 Napi Bakal Dipindah ke Nusa Kambangan

Pertama bagaimana perkembangan data penunggak pajak atau badan hukum, kaitannya dengan nilai ekspor dan perkembangan kasus pajak yang cukup tinggi di daerah tersebut.

“Kita harus lakukan langkah cepat, kalau tidak begitu, Gayus Gayus lain bermunculanSedangkan Gayus yang di Jakarta dan dekat dengan Dirjen Pajak saja bisa Rp 25 miliarApalagi dengan Gayus yang di daerah strategis tadiKarena itu kita minta laporannya dengan tiga masalah tadi,” katanya.

Pemanggilan sembilan Kanwil Pajak ini kata Maiyasyak sudah disepakati oleh Ketua Panja Pajak dan dalam waktu dekat akan segera direalisasikanHal tersebut diakui oleh Ketua Panja Pajak “Kita memang sudah sepakat untuk memanggil sembilan Kanwil Pajak untuk melakukan investigasi,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Panja Pajak lainnya, Andi Rahmat mengatakan, memang dilema untuk melakukan evaluasi pada keseluruhan pegawai pajakKarena akan ada 32  ribu orang lebih pegawai pajak yang harus diperiksaNamun demi sebuah perbaikan dan evaluasi bersama demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak, maka hal tersebut harus dilakukan.’’Yang penting, lubang-lubang yang kritis dan rawan itu harus segera ditutupiKecurigaan masyarakat itu harus dijawab,’’ katanya(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Tantang Pegawai Pajak Sumpah Pocong