jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Presidium Badan Perjuangan Nasional Poros Tengah Kesatuan Indonesia (BPN PROTEKSI) La Ode Umar Bonte sangat menyayangkan sikap capres Prabowo Subianto yang menolak hasil pemilu yang konstitusional dengan cara yang tidak benar.
Karena itu BPN PROTEKSI meminta Tim BPN Prabowo Sandi untuk mengambil jalur hukum jika tidak terima hasil Pemilu.
BACA JUGA: BPN: Berunding Boleh, Menyerah Tidak Boleh
"Mereka bisa menyerahkan bukti pelanggaran ke Bawaslu dan sengketa ke Mahkamah Konstitusi," ujar Umar.
Dia meminta negara tidak dibuat gaduh hanya karena kepentingan lima tahun ke depan.
BACA JUGA: Analisis Moeldoko soal Pengulangan Skenario Ala Prabowo sejak 2014
"Negara tidak boleh bubar hanya karena kepentingan satu orang. Waktu 5 tahun terlalu singkat dan bangsa ini harus tetap ada dan sejahtera sampai kiamat," tegasnya.
Umar berharap Prabowo tidak bersikap konyol dengan mengaku menjadi presiden setelah ada pengumuman resmi dari KPU pada 22 Mei mendatang.
BACA JUGA: BPN Prabowo Ogah Teken Rekap Suara Pilpres dari Seluruh Provinsi di Jawa
"Kami tidak bisa membayangkan setelah KPU mengumumkan pemenang Pilpres lalu ada yang mengaku Jadi Presiden di negara yang berdaulat. Seluruh peserta pemilu, KPU dan Bawaslu di hadapan UU Negara telah bersepakat untuk mengikuti segala tahapan dan berbagai ketentuan, lalu hasilnya ditolak itu adalah kekonyolan titik terendah," pungkasnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kiai Maruf Amin Sebut Sikap Kubu Prabowo – Sandiaga Aneh
Redaktur & Reporter : Natalia