jpnn.com - JAKARTA - Facebook Presiden Joko Widodo sempat menjadi bahan candaan. Pasalnya, rencana kunjungan kerjanya ke Makassar salat tulis.
Mantan Wali Kota Solo itu menulis Makassar itu Sulawesi Utara. Padahal, Makassar itu merupakan ibu kota Sulawesi Selatan yang dulunya bernama Ujung Pandang. [BACA: Status Facebook Jokowi Jadi Bahan Candaan, Ada Apa Ya?]
BACA JUGA: Polri Tak Akan Halangi Demo Penolak Kenaikan BBM
“Hari ini saya melakukan blusukan ke Sulawesi Utara. Ditemani oleh Ibu Negara Iriana, sekitar pukul 10.00 tadi pagi alhamdulillah saya telah tiba di Makassar dan akan meninjau irigasi serta mengikuti kegiatan panen padi di Sidrap.” tulis Jokowi yang diupdate, Rabu (5/11), sekitar pukul 4.00 WIB di Facebooknya.
Namun status tak bisa ditemui lagi. Diduga sudah dihapus setelah ramai dibahas netizens.
BACA JUGA: Lewat Videoconference, Warga Sinabung dan Aceh Curhat ke Presiden
Status terbaru Jokowi saat ini adalah mengkritik balik DPR yang dianggap lamban. Kritik itu disampaikan terkait dengan Program Kartu Sakti meliputi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Yang paling lantang memprotes sumber pendanaan Kartu Sakti ini adalah Mantan Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra. Sudah dua hari, Yusril berkicau di akun twitter menyampaikan kritik.
BACA JUGA: PKS Anggap Pengosongan Kolom Agama di KTP Ancam NKRI
"Presiden Jokowi bisa belajar dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno orang besar dan bapak bangsa kita seluruhnya. Namun salah satu kelemahan Presiden Soekarno adalah, beliau sering bertindak di luar konstitusi dan hukum yang dibuatnya sendiri," kata Yusril, profesor hukum tata negara tersebut, Jumat (7/11)
Mendapat protes, Jokowi berbalik mengkritik DPR. Dalam statusnya Jumat (7/11), Jokowi menulis program dari KIP, KIS dan KKS merupakan bentuk Pemerintah yang ingin cepat karena ingin memenuhi harapan banyak orang dan melayani rakyat. Namun niat itu kata dia tidak bisa dilaksanakan karena DPR yang menjadi mitra kerja eksekutif terpecah. [BACA: Polemik Kartu Sakti, Jokowi: Kita Ingin Cepat, Kenapa DPR Lamban?]
"Lha, kalau harus lapor dulu ke DPR, lapor kemana? ketemu siapa? ke komisi yang mana? alat kelengkapan dewan-nya mana? ... Apa saya harus menunggu terus..? Kita inginnya cepat, tapi kenapa DPR bergerak lamban?," katanya.
Di akhir pernyataannya, Jokowi pun mengingatkan semua pihak terkait dengan kerja cepat yang dilakukannya. Kata dia, demi kepentingan rakyat pemerintah akan fokus untuk bekerja.
"Untuk kepentingan rakyat kita jangan main-main," pungkas Jokowi. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bertentangan Pancasila, PBNU Tolak Pengosongan Kolom Agama di KTP
Redaktur : Tim Redaksi