jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka peluang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tiga daerah yang sebelumnya diundur ke 2017, dapat digelar di 2015.
Pasalnya, pengunduran jadwal sebelumnya disebabkan karena hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah yang mendaftar di tiga daerah tersebut. Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya, Selasa (29/9) kemarin, menetapkan pilkada tetap dilaksanakan meski hanya diikuti satu pasangan calon.
BACA JUGA: Menag Harus Tegas Larang PPIH Ikut Ibadah Haji
Peluang juga terbuka karena tahapan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Blitar (Jawa Timur) dan Timor Tengah Utara (NTT) hingga saat ini ternyata belum ditutup.
"Pertanyaannya, apakah di tiga daerah itu tahapan sudah berhenti (saat putusan MK ditetapkan,red). Kalau sudah, maka otomatis tak dapat digelar. Tapi kan KPU hanya menyatakan beberapa tahapan ditunda. Makanya sampai saat ini masih ada tahapan di tiga daerah tersebut," ujar Komisioner KPU Arief Budiman, Rabu (30/9).
BACA JUGA: Asyiikk.. Masyarakat Indonesia Bisa Naik Kapal Pesiar dari Dalam Negeri
Menurut Arief, tahapan yang masih berlangsung antara lain evaluasi, sengketa dan pertanggungjawaban. Namun untuk kepastian pelaksanaan, KPU kata Arief, masih perlu menghitung waktu terlebih dahulu. Karena mekanisme pemilihan tetap berlaku di ke tiga daerah tersebut.
"Jadi kami hitung waktunya dulu. Penyelesaian revisi Peraturan KPU, penetapan paslon. Karena mekanisme pencalonan harus dilalui, misalnya test kesehatan," ujar Arief.
BACA JUGA: Ketua MPR Sebut Biadab kepada Pembunuh Salim Kancil
KPU juga perlu menghitung waktu karena meski hanya diikuti satu pasangan calon, tetap harus melaksanakan kampanye. Demikian juga dengan kebutuhan logistik, KPU perlu melaksanakan pelelangan, produksi logistik dan kemudian pendistribusian.
"Jadi persoalannya ketersediaan waktu," ujarnya.
Saat ditanya apakah KPU tidak khawatir disebut menghalangi putusan MK, ketika nantinya setelah dihitung, pilkada di ke tiga daerah tersebut tetap diundur ke 2017, Arief dengan tegas menyatakan tidak.
"Kan MK hanya menetapkan, satu calon bisa gelar pilkada. Sementara teknis yang lain diatur KPU. Makanya kami segera eksekusi putusan MK. Kalau waktunya cukup, kami jalankan," ujar Arief. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yuddy Yakin Cara Ini Cegah Permainan Pengangkatan Honorer K2
Redaktur : Tim Redaksi