jpnn.com - KONFLIK kepengurusan DPP Partai Golkar antara kubu Musyawarah Nasional (Munas) Bali yang pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) versus kubu Munas Ancol dibawah komando Agung Laksono sepertinya memasuki babak akhir. Terlebih, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly telah mengeluarkan surat yang mengakui keabsahan Munas Ancol.
Keputusan Yasonna untuk memenangkan Agung didasari oleh putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG). Ya, dalam MPG, dua majelis hakim, yakni Andi Matalatta dan Djasri Marin menyatakan kubu Munas Ancol yang sah. Sementara dua hakim lain, Prof Muladi dan Prof Natabaya, abstain alias tidak berpendapat soal munas mana yang sah.
BACA JUGA: Saya Tidak Bisa Melawan
Inilah yang dijadikan senjata oleh kubu Agung Laksono untuk meneruskan putusan MPG ke Kemenkum HAM agar kubunya segera disahkan. Ternyata benar, penafsiran Menteri Yasonna sejalan dengan keinginan kubu Agung Laksono. Hingga akhirnya keluarlah surat Menkum HAM yang meminta Agung menyerahkan kepengurusannya untuk disahkan, dengan catatan mengakomodir semua kader secara selektif.
Kubu Ical pun meradang atas keputusan Yasonna. Ical bereaksi dengan menuding Menkum HAM memanipulasi putusan MPG. Bahkan, tadi pagi, Agung Laksono dkk serta Menkum HAM dilaporkan ke Bareksrim Polri oleh kubu Ical. Di sisi lain, upaya gugatan melalui PN Jakarta Utara juga mereka lakukan. Sebab, mereka memandang MPG tidak memutuskan apa-apa, penilaian serupa juga disampaikan Ketua MPG Prof Muladi ketika itu.
BACA JUGA: Mereka Gunakan Berbagai Cara untuk Gabung ISIS
Tapi, Selasa (17/3) malam, salah satu hakim Mahkamah Partai Golkar yang memutuskan untuk abstain, Prof Muladi menggelar konferensi pers di rumahnya di kawasan Kebayoran Baru, Jaksel. Dia mengeluarkan statemen yang mengejutkan. Dia terkesan pasrah pada apapun keputusan Menkum HAM. Berikut penjelasan Muladi kepada wartawan.
Bagaimana sebenarnya putusan MPG?
BACA JUGA: Rupiah Sebenarnya Oke
Saya tidak akan buat penafsiran baru. Saya buat penafsiran nanti mengundang reaksi.
Peran MPG ke depan seperti apa?
MP sudah selesai kok. Kita sudah selesai. Pengadilan menganggap sudah selesai. Diminta PN Jakarta Barat (hasilnya), menteri juga, sudah kita lakukan. Ternyata hasilnya (penafsiran menkumham) seperti itu.
Soal gugatan baru kubu Ical ke PN Jakarta Utara?
Saya baru baca tadi di internet. Nanti kalau saya komentar malah salah. Saya juga kaget. Tapi itu kewenangan penasihat hukum.
Jadi Partai Golkar yang sah yang mana?
Putusan Menkum HAM yang berlaku. Tapi itu subjek (hukum) untuk digugat. Kalau tidak puas ya ke PTUN. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kita tunggu. Untuk mengatakan sah atau tidak terlalu dini. Kalau tidak digugat sah (keputusan menkumham).
MP jangan (buat tafsiran lagi). Kita sudah selesai. Jangan menurut ini menurut ini. Tugas kita sudah selesai kok. Menterinya suruh baca. Pak Ical baca. Agung baca. Bacanya satu kesatuan.
Sudah ketemu Menkum HAM?
Kebetulan waktu itu saya datang. Tapi saya tidak dalam posisi mendukung (keputusan Menkum HAM), itu kewenangan beliau dan dipertanggungjawabkan.
Kalau dikembalikan ke MPG?
Saya menolak. Tidak ada lagi kembali ke MPG, tidak mungkin. Kita sudah selesai kok sesuai UU Parpol. Secara prosedur substansi sudah selesai.
Solusinya ada gak?
Sejak pertama saya sebetulnya, ini terlepas dari MPG, MPG sudah kasih saran. Pertama, munas rekonsiliasi gabungan dipimpin oleh dua kubu dan demokratis. Kedua, islah perdamaian itu terjadi. Tapi semua itu macet. Ketiga, pengadilan. Pengadilan sudah berjalan tapi tidak berhasil. Sehingga waktu itu digelar sidang MP, MP hasilnya seperti itu. Putusannya itu secara kesatuan.
Menteri pasti berani bertanggungjawab, tapi kalau di PTUN ya tunggu. Kita hormati putusan itu.
Ada kemungkinan rujuk gak?
Kemungkinan rujuk besar asal semua legowo. Jadi ini kelegowoan belum nampak dari partai golkar. Semua masih punya ambisi untuk menguasai golkar. Kalo nyusun pengurus baru ribut. Kalo mau selesai rekomendasi saya itu. Tapi ternyata komentarnya keras ya sudah sulit sekali. Ini partai tua, partai besar. Lingkungan politik nasional sangat berpengaruh.
Kalo kita bersatu tidak akan kalah golkar. Kecuali terpecah seperti ini pasti jadi dinosaurus. Dulu besar sekarang jadi partai kecil. Tapi harus diselesaikan sebaiknya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tinggal Pilih, Mau Gabung atau Tidak
Redaktur : Tim Redaksi