Semua Jenderal Bakal Ditarik

JAKARTA - Rapat Pimpinan (Rapim) Polri yang berakhir Rabu (10/2) malam, menghasilkan beberapa keputusan penting, terutama dalam hal reformasi birokrasi pelayanan PolriDi antaranya adalah soal regenerasi kepemimpinan di tubuh korps Bhayangkara tersebut.

Ke depan misalnya, seluruh jenderal yang berdinas di kewilayahan (Polda), direncanakan akan ditarik ke Mabes Polri

BACA JUGA: Kapolri: Pengusutan Pajak Bukan Pengaburan Kasus Century

Posisi para perwira tinggi (Pati) itu di daerah, akan diganti oleh para perwira menengah (Pamen) setingkat Komisaris Besar Polisi (Kombespol) dan tingkatan di bawahnya.

Hal ini seperti diterangkan oleh Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri (BHD), kepada media massa, usai menutup Rapim Polri 2010, di Auditorium PTIK, Jakarta, Rabu (10/2) malam.

Selain penarikan para jenderal di daerah ke pusat itu, tambah Kapolri, sejumlah kesatuan juga akan dihilangkan dan di-reorganisasi untuk pembenahanContohnya adalah penghapusan Polwil dan Polwiltabes

BACA JUGA: Pemerintah Masih Lakukan Diplomasi dengan Saudi

Penghapusan itu akan diganti dengan peningkatan status Polres, di lokasi yang bersangkutan, menjadi Polresta dan Polrestabes.

"Sekarang juga tidak (akan) ada Pos PolYang ada Sub-sektor," ungkap BHD, menjelaskan soal penggantian nama satuan kewilayahan Polri terkecil tersebut

BACA JUGA: 22 Laporan PPATK Ternyata Telah Ditangani Polri

Kebijakan itu menurut Kapolri, dilakukan untuk memangkas jalur birokrasi pelayanan, yang selama ini dinilai menghambat pelayanan kemasyarakatan Polri.

Sementara itu, hasil Rapim lainnya yang juga dipaparkan, adalah dalam hal pembenahan dan evaluasi beberapa program Polri yang telah digelar sejauh iniTujuannya, untuk mempercepat realisasi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Restra) Polri tahap II"(Ke depan) Polri harus menjamin pelayanan sampai ke komunitas (masyarakat) terkecil," ujar Kapolri lagi.

Tak ketinggalan, demi menyongsong berlakunya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), jajaran Kehumasan Polri pun turut diinstruksikan untuk segera berbenahNantinya kata BHD, penyampaian informasi publik oleh Polri, harus bisa diberikan hingga dari satuan-satuan kecil di daerahSebagai contoh misalnya di Polsek dan (level) Pospol, perwira tertinggi di satuan tersebut harus pula bisa berperan selaku Humas dalam memberikan informasi.

Sebagai gambaran, Rapim Polri ini sendiri telah digelar sejak Senin (8/2) laluKegiatan ini diikuti oleh seluruh perwira tinggi Polri, baik yang dari daerah maupun yang berdinas di institusi lainRapim ini dibuka secara resmi oleh Presiden SBY, dengan materi pembicaraan selain dari Polri, juga diberikan oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II(zul/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BPD Perlu Juga Pahami Peta Politik