Semua Pihak Harus Dikonfrontir di Forum Terbuka

JAKARTA - Semua pihak yang terkait dengan kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK), mesti dikonfrontir di forum Panitia Kerja Mafia Pemilihan Umum Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat IndonesiaHal ini ditegaskan Anggota Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, Jumat (22/7), di Jakarta

BACA JUGA: BK DPR Diminta Seret Ruhut Sitompul

Dia menegaskan, jika tidak dikonfrontir maka akan sulit menemukan objektivitas dan hal faktual dari kasus pemalsuan surat MK itu"Kalau tidak dikonfrontir, kita tidak tahu siapa yang berbohong

BACA JUGA: Petinggi PD Akui Pusing Hadapi Serangan Nazarudin

Kalau tidak konfrontir, kita tidak mengetahui proses sebenarnya," kata Arif.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan, upaya konfrontir itu harus dilakukan dalam rapat terbuka"Sekalipun ada Mashuri Hasan (tersangka pemalsuan surat MK yang juga mantan Juru Panggil MK)," cetusnya

BACA JUGA: Anas Berwenang Tentukan Pengganti Nazar

Sedangkan pihak yang akan dikonfrontir adalah Komisi Pemilihan Umum, MK dan staf, Mantan Hakim MK Arsyad Sanusi serta putrinya Nesyawati, Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati dan supirnya, Dewi Yasin Limpo, dan Rara pacar Mashuri Hasan"Kalau tidak dilakukan pada rapat terbuka, berarti ada skenario menggelapkan kasus itu," kata Arif.

Diakuinya, pihak-pihak yang dipanggil justru saling menyangkalNamun yang paling penting, kata dia, adalah cara panja untuk mengetahui fakta yang sebenarnya
"Makanya, semua harus  konfrontir dengan rapat terbuka di hadapan rakyat.  Jadi, siapa yang bohong kita bisa tahu," ungkapnya.

Seperti diketahui, Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI, Kamis (21/7), memanggil dan meminta keterangan Mashuri HasanKendati sudah berstatus tersangka dan ditahan polisi, Masyhuri tetap dihadirkan di DPR RI dengan didampingi penyidik dari Mabes Polri(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rakornas Tak Tolerir KLB untuk Gusur Anas