Sepuluh Tahun Otda Tak Bawa Faedah

JAKARTA - Manager Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menilai sepuluh tahun otonomi daerah berjalan tidak membawa perubahan nyataBahkan, selama era transisi tidak memberikan perubahan lantaran pemerintah tidak berbuat nyata.

"Pemerintah kita masih primitif

BACA JUGA: 70 Persen APBD Untuk Pegawai

Pemerintahan modern yang nyata itu tidak ada," kata Robert Endi Jaweng saat dialog di DPD RI, bertajuk Quo Vadis Otonomi Daerah di gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (9/11).

Dilihat dari sisi instrumen fiskal, kata dia, rata-rata 58 persen APBD habis hanya untuk membiayai belanja aparatur"Tapi di beberapa daerah jauh di atas itu

BACA JUGA: KY Minta Dilibatkan Rekrut Hakim Tipikor

Saya kategorikan masuk lampu merah," katanya"Misalnya, di Jambi 90 persen," imbuhnya

BACA JUGA: Otonomi Kabupaten Diusulkan Pindah ke Provinsi

Anehnya, kata dia lagi,  sejak tahun 2007 hingga sekarang ini trend APBD untuk belanja pegawai itu mengalami peningkatan"Ini sangat berbahayaAngka bisa dikelolaTapi tren ini bahaya60 persen daerah masuk lampu kuning," katanya lagi.

Dari sisi regulasi, Robert Endi Jaweng menegaskan kondisi sangat mencemaskan"Di daerah otonomi bertaburan berbagai regulasi tapi satu sama lain bertabrakan," ungkapnya.

Pakar Otda, Ryaas Rasyid, mengatakan, untuk menghasilkan satu  perda bisa menghabiskan Rp100 hingga Rp200 jutaAnehnya lanjut Ryaas, perda yang muncul bermacam-macamPemerintah hanya bisa sekedar mengimbau perda dicabut"Tapi dalam ilmu manajemen tidak ada imbauanYang ada itu perdanya dicabutPemerintah pusat punya kewenangan untuk mencabutnya," katanya(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 6 Hakim Agung Dilantik