Serikat Petani Tolak Boediono jadi Cawapres SBY

JAKARTA - Para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) menolak bila Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya memilih Boediono sebagai calon wakil presiden untuk pilpres mendatangSebab, Boediono dinilai masih kental dengan paham neoliberalismenya, yang berarti bakal mengancam nasib para petani

BACA JUGA: Nanang: Bahasa Perbuatan Lebih Menjual dalam Pilpres

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI, Henry Saragih menyatakan, para petani berharap SBY memilih pasangan yang punya komitmen tegas membela kepentingan petani"Kalau SBY akhirnya memilih Boediono, itu berarti SBY ingin meneruskan kebijakan-kebijakan neoliberalismenya

BACA JUGA: Koalisi PD-PDIP Hanya untuk Cekal Prabowo

Ini sangat membahayakan petaniNasib petani dan buruh perkebunan tidak akan berubah dari sekarang," ujar Henry Saragih kepada JPNN di Jakarta, Minggu (10/5).

Karenanya SPI sangat berharap agar pada pilpres Juli mendatang bisa menjadi titik balik bagi perubahan nasib petani

BACA JUGA: JK-Win Dinilai tak Mampu Imbangi Keperkasaan SBY

Pemerintahan hasil pilpres 2009 diharapkan sanggup mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melindungi proses produksi pertanian dan pemasarannyaSelama ini, nasib petani digerus oleh mekanisme pasar, tanpa dilindungi negara.

"Saya ambil contoh kebijakan di sektor susuSama sekali tak ada perlindunganSektor ini sangat ditentukan oleh perusahaan-perusahaan besar, negara tak punya peran apa punKalau Boediono menjadi wapres, ya masalah ini tak akan selesai," ujar Henry.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintahan mendatang mestinya menjalankan program bagi-bagi tanah kepada petani"Hingga saat ini kebijakan itu belum berjalanPemerintahan SBY juga belum melaksanakan Undang-Undang Agraria," urainya.

Henry sangat yakin, bila SBY memilih Boediono sebagai wakilnya dan memenangi pertarungan pilpres, pengabaian terhadap UU Pokok Agraria akan berlanjutHarapan petani agar sejumlah Undang-Undang yang tidak pro petani dicabut, juga bakal kandas bila pimpinan nasional tetap berpaham neoliberalisme.

"Yang kita harapkan sebenarnya, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Perkebunan, dan Undang-Undang Penanaman Modal, dicabut semua karena hanya menguntungkan pemilik modal besar," ulas Henry(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP-PD Selingkuh, Tak Perlu Pilpres