Sering Digencet Bupati, Guru Lapor PGRI

Selasa, 15 November 2011 – 23:23 WIB

JAKARTA—Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Sulistiyo mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah merumuskan usulan-usulan yang disampaikan oleh para guru Bahas Permasalahan Guru 

Dijelaskan, PGRI setiap tahunnya mengumpulkan usulan dari para perwakilan guru dari seluruh daerah di Indonesia yang kemudian dirumuskan kesimpulannya.

“Harapan usulan dari seluruh guru negeri swasta, TK sampai perguruan tinggi, dan tenaga kependidikan mengungkapkan berbagai macam persoalan yang dialaminyaTentunya masalah yang dia temukan, terkait dengan tugas-tugas profesionalitas, kepegawaian, kesejehteraan, perlindungan dan sebagainya yang kemudian dihimpun melalui pengurus PGRI tingkat provinsi,” ungkap Sulistiyo di Jakarta, Selasa (15/11).

Dari pengurus provinsi, lanjut Sulistiyo, usulan para guru dan tenaga kependidikan dikirim ke pengurus pusat

BACA JUGA: Tak Ada Diklat Guru, Sertifikasi Percuma

Saat ini PB PGRI menfinalkan rumusan usulan guru, dengan mengundang beberapa tokoh
Jika sudah beres, rumusan usulan ini disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

BACA JUGA: Nuh: Anak Indonesia Bisa Kuliah Hingga Semester II

“Jadi ini derajatnya sudah memfinalkan usulan-usulan yang dihimpun dari tingkat bawah,” imbuhnya.

Dari beberapa usulan yang diterima dari para guru, Sulistyiyo menyebutkan, sebagian besar terkait dengan kepegawaian
“Guru sekarang di tingkat kabupaten/kota itu sering mengalami benturan, karena pembina kepegawaiannya adalah bupati

BACA JUGA: Sertifikasi Guru Online Dipertanyakan

Itu pejabat politik, sehingga mereka banyak yang dibina berdasarkan keputusan bupatiYa berbau politislahJika tetap diotonomikan, maka pembina kepegawaiannya sebaiknya sekda yang merupakan pejabat karir tertinggi,” papar Sulistyo, yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kemudian masalah mutasi guru, lanjut Sulistiyo, pemindahannya juga semaunya bupatiDikatakan, ada guru SD yang dipindah jadi guru SMA, guru SMA dipindah jadi guru SMP, sehingga tidak selaras dengan kebijakan menteri

“Padahal di daerah itu sendiri mobilitasnya tinggiSesuai keinginan Bupati, walaupun dia guru SD kalau tim sukses bisa jadi guru SMA,” urai Sulistiyo(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Diklat Tak Maksimal, Guru jadi Tak Profesional


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler