JAKARTA — Komisi III DPR mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak hanya mengevaluasi kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu jidil IISBY juga didesak mengevaluasi posisi Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
Menurut anggota Komisi III DPR, Taslim Chaniago, kenyamanan dan keamanan yang dirasakan masyarakat semakin menurun dari waktu ke waktu
BACA JUGA: KY Yakin Sistem Kamar di MA Hentikan Intervensi
Banyak kasus keamanan yang tidak tertangani dengan baik, seperti bentrokan masyarakat di Ambon“Intelijen kepolisian sering kecolongan
BACA JUGA: Kasus Tewasnya Nasabah Citibank Segera Disidangkan
Kapolri layak dievaluasi,” ujar anggota Komisi III Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Taslim Chaniago usai seminar di Rumah Perubahan 2.0, Selasa (20/9).Selanjutnya, sambung anggota Fraksi PAN ini, penyelesaian kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang tak kunjung kelar menambah rapor merah Timur di kursi Kapolri
BACA JUGA: Besok, Polisi Gelar Perkara Surat Palsu MK Lagi
Sementara korban dalam kasus surat palsu MK malah ditetapkan sebagai tersangka.Belum lagi kasus tawuran pelajar SMA 6 Jakarta yang menyerang wartawan dinilai Taslim merupakan bentuk kecolongan polisi dalam memberi keamanan wargaPadahal, kejadian penyerangan terhadap wartawan itu terjadi di Bulungan, Jakarta Selatan, yang sangat dekat dengan Mabes Polri“Ini kejadianya di tengah kota dan ini menandakan polisi tidak bisa memberi jaminan keamanan masyarakat,” tegas Taslim.
Namun Taslim meyakini bahwa Presiden SBY tidak akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekatPAsalnya, belum ada pertemuan antara SBY dengan ketua umum parpol anggota Sekretariat Gabungan (Setgab).
Karena itu, Taslim menilai reshuffle baru terwujud jika Presiden sudah berkonsultasi dengan pimpinan parpol anggota koalisiApalagi, belum ada deal-deal khusus antara SBY dengan anggota Setgab sebagai konsekuensi pencopotan menteri jika reshuffle benar terjadi“Meski reshuffle hak prerogatif Presiden, tetap harus dibicarakan di SetgabDia tidak berani memutuskan sendiri,” katanya.
Lebih lanjut Taslim menambahkan, SBY belum berani merombak Kabinet Indonesia Bersatu jilid II karena Partai Demokrat butuh dukungan parpol lain di DPRJika berani memutuskan sendiri, lanjut dia, Demokrat bisa ditinggal parpol koalisi dan itu membahayakan kekuatan parlemen“Sangat berbahaya kalau Demokrat tanpa dukungan di parlemen,” ujarnya.
Terkait menteri yang layak dicopot, Taslim menyebut nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedi sudah wajib digantiHal itu karena kedua menteri tersebut memiliki riwayat kesehatan kurang bagus sebab sering sakit-sakitan.
Untuk Menteri Pertahanan yang dijabat Purnomo Yusgiantoro, sambung Taslim, juga perlu diganti orang yang memiliki kompetensi di bidang pertahanan(kyd/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tamsil Akui Teman Dekat Acoz
Redaktur : Tim Redaksi