jpnn.com - JAKARTA - Perseteruan terjadi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD Kota Bekasi. Untuk mengklarifikasi hal itu, maka Komisi D DPRD DKI akan memanggil DPRD Kota Bekasi pada Jumat (30/10).
“Ini dalam rangka mengkoordinasikan karena terkait polemik yang timbul di media, tentang perseteruan antara DPRD dan Pak Gubernur. Kami mau tahu apa sih masalahnya,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI M. Sanusi di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (29/10).
BACA JUGA: Pengelola TPST Bantargebang Ini Ngaku Rugi
Sanusi menjelaskan, DPRD Kota Bekasi memang tidak memiliki keterkaitan dengan persoalan antara Pemerintah Provinsi DKI dan PT Godang Tua Jaya selaku pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Namun, persoalan dengan Ahok, sapaan Basuki, harus diklarifikasi.
“Supaya jangan sampai itu ada implikasi ke persoalan Godang Tua. Jangan sampai ada implikasi terhadap pembuangan sampah Jakarta ke Bantargebang, karena kan wilayah Bekasi,” ungkap politikus Gerindra ini.
BACA JUGA: Pemprov DKI Tangkap Mafia Rusun Marunda, Begini Kata Ahok...
Perseteruan soal Bantargebang berawal dari protes anggota DPRD Bekasi dan rencana memanggil Ahok terkait Bantargebang. Pemprov DKI dianggap melanggar perjanjian dalam pengelolaan Bantargebang, seperti jumlah sampah yang melebihi kapasitas dan pengelolaan buruk di lokasi. (gil/jpnn)
BACA JUGA: GILA, Cuma Golkan Pengadaan Alat Ini, Anggota DPRD DKI Minta Fee Rp 21 Miliar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengebom Ini Mirip Nama Sebuah Tank TNI, Ingin Ledakan di Mal Alam Sutera, Dasyat!
Redaktur : Tim Redaksi