JAKARTA - Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), secara gamblang disebutkan point-point yang menjadi pintu masuk kepentingan pihak asingMaka dari itu, RUU BPJS harus dibatalkan.
"Karena kalau gagal menghentikannya, maka tinggal menunggu waktu saja, pihak asing akan segera menguasai pengelolaan jaminan sosial, dan bangsa ini hanya menjadi penonton di negeri sendiri serta lagi-lagi hanya bisa menyesalinya," kata Lukman Hakim, Fatkol Kholik, Sya"roni dari Aliansi Masyarakat Peduli Jaminan Sosial, saat konfrensi pers, di Taman Ismail Marzuki, Minggu (17/7).
Ia menyebutkan pintu masuk asing dalam RUU BPJS itu adalah soal badan hukum BPJS yang tidak di bawah struktural penguasaan negara
BACA JUGA: Dinilai Titipan Asing, RUU BPJS Ditolak
"Sehingga akan mudah direbut pihak asing," ungkapnya.Kemudian, lanjut dia, soal peleburan empat BUMN yakni Jamsostek, Taspen, Askes dan Asabri menjadi BPJS dipastikan akan menjadi daya tarik yang menggiurkan bagi pihak asing untuk menguasainya
BACA JUGA: 2012, Empat Kali Cuti Bersama
"Ingat, itu adalah dana peserta (buruh/pekerja/ PNS/TNI Polri)," ungkapnya lagi.Paling menyedihkan bagi AMPJS adalah rencana menarik iuran dari rakyat
BACA JUGA: Istana Bantah Kabar Reshuffle
Bukan membebankannya kepada rakyat yang saat ini saja sudah banyak terbebani dengan berbagai iuran seperti pajak, retribusi, dan beban biaya hidup yang semakin melambung"Jika negara ini ingin memberikan jaminan sosial kepada rakyat miskin, maka dirikanlah BPJS khusus rakyat miskin yang semua dana operasionalnya ditanggung oleh negaraItulah yang benar jika ingin membantu rakyat, bukan membebankan iuran yang akan memberatkan rakyat." ujarnya (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kota Bima Digoncang Isu Bom Lagi
Redaktur : Tim Redaksi